Page 306 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

a). Agar pengajaran mengerahkan lulusannya pada kemampu-
an berkompetisi di era global. Pengajaran hendaknya
menghasilkan SDM yang bermutu internasional namun
memiliki rasa nasionalisme yang kuat;
b) Terkait dengan kebudayaan, pengajaran bertujuan untuk
m e n c e r d a s k a n k e h i d u p a n b a n g s a y a n g b e r b u d a y a .
Berbudaya dalam hal ini adalah berperilaku dengan dilan-
dasi kebudayaan. Sedangkan kebudayaan diartikan de-
ngan sistem nilai dalam berbagai bidang kehidupan, yang
c
berlaku untuk kurun waktu yang ukup lama sebagai pedo-
man berperilaku di mana manusia hidup.
4. Hak warga negara untuk memperoleh pengajaran
Bab 111 UU No. 2 tahun 1989 menyebutkan hak warganegara
untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU yang baru, perlu di-
tambahkan dengan "Kewajiban Warga Negara" untuk memper-
oleh pengajaran. Dengan demikian, setiap warga negara berhak
dan wajib memperoleh pengajaran dasar dan lanjutan yang di-
atur dengan undang-undang. Pemerintah, masyarakat, dan kelu-
arga wajib mendukung pelaksanaan pengajaran. Dalam hal
kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 9 ahun", UU perlu menegaskan
t
"
mengenai pembebasan biayanya.
5. Jenis Pengajaran

Jenis pengajaran mengadopsi jenis pendidikan dalam UU
no. 2 tahun 1989. Namun, pendidikan kedinasan sebaiknya
dialaihkan penyelenggaraannya kepada Departemen Pendi-
dikan.

6. Tenaga Kepengajaran
Masalah kesejahteraan dan pembinaan tenaga kepengajaran
perlu diatur secara tegas dalam UU, karena kedua hal ini sangat
erat kaitannya dengan prestasi mereka. Faktor guru sebagai
tenaga kepengajaran perlu dibenahi, terutama profesionalisme.
Pembinaan karir guru serta peningkatan pengetahuan dan
keterampilan di bidangnya, hendaknya jadi tanggung awab
j
penyelenggara pengajaran di mana mereka bekerja. Selain itu,