Page 302 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Socnarjo kepada media massa lokal (tahun 2000) menyarankan,
agar sekolah-sekolah swasta berciri khusus yang tidak mau
menjalankan SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dengan Menteri Agama No.4/U/SKB/1999 dan No.570 Tahun
1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Nasional No.64/C/Kep/PP/2000, lebih baik
tutup saja.

Ironis, seorang pejabat publik yang seharusnya bertanggung
jawab atas kebaikan pendidikan masyarakatnya, justru menya-
rankan agar sekolah-sekolah swasta yang tidak tunduk pada
peraturan yang dibuatnya tutup saja. Sebagai panutan para guru,
ia tidak mampu bersikap seperti yang diamanatkan dalam Pasal
16 UU No.4 Tahun 1950.

Menurut Pasal 27 Undang-undang No.4 tahun 1950, konsep
pengawasan itu sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran berarti memberikan pim-
pinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam
pekerjaannya.
(2) Untuk tiap-tiap sekolah atau beberapa jenis sekolah yang menurut
isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan, dibentuk badan
pemeriksa sekolah, yang diserahi pengawasan pendidikan dan
pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat satu.
(3) Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Sedangkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat
p e n d u k u n g n y a , ternyata sejak dulu juga sudah mendapat
perhatian. Pasal 28 UU No.4 Tahun 1950 menyatakan:

(1) Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara
dengan sebaik-baiknya.
(2) Untuk mewujudkan hubungan itu, dibentuk panitia pembantu
pemelihara sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.