Page 301 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

(2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk
tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya daripada hari
sekolah satu tahun.
(3) Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburnya sendiri
dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

Pasal 26, yang mengatur tentang hari libur dan hari berseko-
lah ini, kemudian diambil utuh ke dalam Pasal 40 UUSPN Tahun
1989. Namun, pada pelaksanaannya tidak terjadi di lapangan.
Sekolah-sekolah swasta tidak dapat mengatur hari libur dan hari
sekolahnya sendiri tanpa seizin Menteri Pendidikan.

Sedangkan syarat untuk menjadi guru bukanlah persyaratan
politis seperti sekarang ini: bebas G30S/PKI, bersih lingkungan,
tidak tersangkut partai politik terlarang lainnya, dan sebagainya,
melainkan sebatas syarat sehat asmani dan rohani, serta ke-
j
dewasaan pribadi. Dengan demikian, guru di sekolah mampu
menghargai tiap aliran agama dan aliran hidup, seperti tertuang
dalam Pasal 15 dan Pasal 16:
Pasal 15:

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijasah dan syarat-sya-
rat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang
perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang
dimaksud dalam pasal 3, 4, dan 5 UU ini.

Pasal 16:
Di dalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran
agama atau aliran hidup.

Konsep pengawasan sejak dulu juga telah dikenal, tapi tidak
seperti sekarang, di mana pengawasan dalam pendidikan
sesungguhnya merupakan perpanjangan dari birokrasi pendidik-
an yang bertugas mencari-cari kesalahan sekolah, terutama
sekolah-sekolah swasta yang tidak mau tunduk pada aturan
pemerintah secara ketat. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala
Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, Drs.