Page 303 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

(3) Susunan dan kewajiban panitia pembantu pemelihara sekolah
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Akhirnya, sampailah pada kesimpulan: Bila kita sungguh-
sungguh ingin melakukan pemikiran ulang terhadap pendidikan
nasional, maka salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah
dengan kembali ke UU No.4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Mengapa?

Pertama, sudah terbukti, bahwa nafas Undang-Undang
tersebut, secara filosofis, budaya, dan politik jauh lebih bermutu,
demokratis, universal, dan memiliki rasa kebangsaan yang
tinggi, bila dibandingkan dengan UUSPN Tahun 1989 atau Draf
Amandemen terhadap UUSPN tahun 1989. Untuk mengetahui
hal itu, kita dapat membandingkan rumusan tentang dasar,
fungsi, dan tujuan pendidikan dari kedua undang-undang terse-
l
but beserta draf amandemen UUSPN (lihat ampiran 1).
Hal itu karena Undang-Undang No.4 tahun 1950 dibuat
dalam suasana politik yang demokratis, dan oleh founding fa-
thers, yang notabene termasuk orang-orang yang terdidik secara
baik, sehingga produk yang dihasilkannya uga demokratis dan
j
baik. Sedangkan UUSPN dibuat oleh rezim yang totaliter.
Kedua, praktik pendidikan yang didasarkan pada UU No.4
tahun 1950, terutama ketika masih zaman Soekarno, jauh lebih
bermutu, demokratis, egaliter, mandiri, dan mampu menghasil-
kan orang-orang yang cakap, susila, dan beradab.

Ketiga, rumusan draf UU Pendidikan yang diajukan oleh
Komite Reformasi Pendidikan Nasional yang dimaksudkan
sebagai revisi terhadap UUSPN, yang dinilai terlalu sentralistis,
ternyata tidak lebih baik daripada rumusan tujuan pendidikan
menurut UUSPN yang akan direvisi tersebut, apalagi bila diban-
dingkan dengan UU No.4 tahun 1950. Hal itu karena rumusan
draf amandemen tersebut disusun dalam suasana politik yang
kacau balau dan oleh suatu rezim yang carut marut. Dengan
demikian, bila reformasi pendidikan ternyata tidak lebih baik,