Page 305 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

3. Pengasingan Pendidikan dari Rakyat
Akibat pelaksanaan politisasi pendidikan yang sentralistik,
lama kelamaan masyarakat terasing dari lembaga- lembaga
pendidikan.
4. Kerancuan Konsep "Pendidikan, Kebudayaan dan Perseko-
lahan"
Judul UU Sistem Pendidikan Nasional mencerminkan pendi-
dikan dalam arti luas, namun isinya mengatur sistem perseko-
lahan saja. Demikian pula, UU tersebut mengatakan bahwa
pendidikan berakar dari kebudayaan, namun kaitan antara
pendidikan dan kebudayaan di dalam UU tidak terlihat;
bahkan pendidikan dalam arti persekolahan telah lepas dari
kebudayaan.
Yang diubah:

1. Paradigma
Paradigma lama yang menjiwai UU No. 2 tahun 1989, seperti
politisasi pendidikan, sentralisasi, pengasingan pendidikan dari
rakyat, dan kekacauan konsep "Pendidikan", "Kebudayaan",
dan Persekolahan" harus diubah dengan paradigama baru yang
"
lebih wajar dan sesuai tuntutan kebutuhan. Paradigma baru pen-
didikan perlu memperhatikan tujuan utamanya, yaitu mencip-
takan SDM yang berkualitas baik dari sisi akademis maupun
mental. Demikian pula, perlu ketegasan mengenai kejelasan kon-
sep dan istilah yang akan digunakan; apakah "Pendidikan",
"Pengajaran", atau "Persekolahan". Jika mengacu pada Pasal 31
ayat (2) UUD 1945, maka istilah yang digunakan adalah "Peng-
ajaran", sehingga nama yang lebih tepat bagi UU baru nantinya
adalah " U U tentang Sistem Pengajaran Nasional".

2. Ketentuan Umum
Karena perubahan dari konsep "Pendidikan" ke "Pengajaran",
maka beberapa definisi dalam ketentuan umum perlu diubah.

3. Tujuan
Tujuan pengajaran mengadopsi tujuan pendidikan dalam
UU No. 2 tahun 1989, namun ditambahkan dengan substansi:

306