Page 304 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

mengapa harus melakukan reformasi dengan membuat konsep
baru yang mahal dan memakan waktu? Bukankah lebih baik kem-
s
bali memakai pedoman yang udah ada dan terbukti lebih baik?
Reformasi pendidikan bukanlah sebuah proyek uji coba
yang menempatkan masyarakat sebagai kelinci percobaan, tapi
keputusan politik yang didasarkan pada kecenderungan-kecen-
derungan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, etni-
s
sitas, dan sebagainya, ekarang maupun masa yang akan datang.
Dengan demikian, perumusan konsep reformasi pendidikan
tidak dapat dilakukan secara tertutup oleh segelintir orang saja,
tapi melibatkan banyak stakeholder. Orang-orang yang punya
kompetensi atau kepedulian dengan pendidikan, hendaknya
secara mudah dapat mengakses konsep reformasi pendidikan
yang dibuat oleh Komite Reformasi Pendidikan Nasional, untuk
selanjutnya mendiskusikannya agar menjadi wacana publik. Dari
sanalah kemudian baru dapat dilakukan perumusan oleh
segelintir orang yang memiliki kemampuan sekaligus kompetensi
untuk itu.

Bila kita menyimak naskah akademik Komite Reformasi
Pendidikan Nasional, maka dapat dilihat alasan apa yang men-
dasari amandemen UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi-
dikan Nasional menjadi RUU Sistem Pendidikan yang baru. Ada
beberapa argumen yang mereka paparkan, terutama mengenai
kelemahan mendasar yang ada pada UU No.2 Tahun 1989
(ditinjau dari kacamata sekarang), antara lain:

'l. Politisasi Pendidikan
Pendidikan menjadi alat pemerintah yang berkuasa, dan
merupakan bagian dari birokrasi, sehingga program-prog-
ramnya harus direstui pemerintah. Hal ini mengakibatkan
matinya berbagai kreativitas dan inovasi dalam bidang pen-
didikan.
2. Sistem Pendidikan Sentralistik
UU disusun sedemikian rupa sebagai suatu acuan besar (grand
design) yang mengatur segala bentuk kegiatan dalam sistem
pendidikan

305