Page 311 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

kupi bangsa Indonesia selama 32 tahun di bawah penguasa Orde
Baru yang amat otoriter, sehingga tidak memungkinkan terja-
minnya hak-hak sipil maupun politik bagi setiap warga. Bahkan
menjelang akhir masa Orde Baru ditandai dengan tindakan yang
tidak beradab, yaitu menculik atau menghilangkan nyawa seba-
gian warga atas nama stabilitas keamanan.
Pergantian rezim yang lebih demokratis telah membuka
wacana baru soal H A M , sehingga mulai digulirkan soal hak-
hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Namun,
ini tidak berarti persoalan hak-hak sipil dan politik dianggap
sudah selesai. Sebab, pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan
politik masih tetap terjadi di mana-mana, terutama di daerah-
daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Maluku, dan Papua. Bahkan
di wilayah awa pun terjadi pelanggaran, tapi dengan memakai
J
modus yang lebih canggih, yaitu meminjam tangan orang lain
sehingga seakan-akan tindak kriminal biasa dan bukan pelang-
garan HAM yang dilakukan oleh negara.

Terbukanya ruang baru untuk membicarakan masalah HAM
itu juga terjadi dalam dunia pendidikan nasional. Selama masa
Orde Baru, terutama sejak Pelita II, bersamaan dengan diper-
kenalkannya pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), yang
terjadi di lembaga pendidikan hanyalah proses indoktrinasi
terhadap nilai-nilai yang dikembangkan oleh penguasa. Di sana,
tidak ada proses dialogis yang memungkinkan para murid ter-
buka wawasannya, sekaligus memahami hak-hak dasar yang
seharusnya mereka miliki, baik sebagai warga negara dari suatu
t
bangsa maupun sebagai seorang anak yang sedang umbuh dan
berkembang. Padahal, sebagai anak-anak yang sedang tumbuh
dan berkembang, para pelajar memerlukan informasi yang leng-
kap dan jelas tentang hak-hak mereka, sehingga ketika hadir
sebagai warga dari suatu bangsa, mereka paham akan hak-hak
dasar maupun kewajibannya.

Jika kita kembali mengacu pada bunyi Deklarasi PBB, maka
dalam Pasal 26 ayat 2 diamanatkan: "Pendidikan harus diarahkan

312