Page 317 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

tidak sensitif lagi Marxisme dan Komunisme) berarti sikap pan-
(
dir penguasa di hadapan rakyatnya yang makin cerdas dan terpe-
lajar.

Mengapa ideologi yang terkait dengan kemerdekaan ber-
pikir, berpendapat, dan mengakses informasi tetap digembok
rapat dengan konstitusi? Itulah ironi HAM di tengah anomali
reformasi. Aneh, lantaran semenjak Soeharto terguling, bangsa
Indonesia getol mendekonstruksi wacana-wacana anti-HAM
yang pernah direproduksi Orde Baru untuk mengawetkan keku-
asaan. Wacana yang sejak 1 Oktober 1965 hingga kini menjadi
preseden kejahatan negara atas HAM. Dalam konstruk ideo-
logi politik demikianlah, kita jadi mahfum, mengapa karya-karya
sastra Pram tetap dilarang dipelajari di bangku sekolah. Meski-
pun karya-karya Pram tidak mencerminkan ajaran atau paham
Marxisme dan Komunisme, sebaliknya berbicara tentang perju-
angan bangsa, terutama pada masa-masa revolusi, tapi karena
Pram adalah simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru, maka
selama itu pula karya-karya Pram tidak dimasukkan sebagai
bahan pelajaran di sekolah-sekolah formal. Dan harus diakui,
birokrasi pemerintahan sekarang ini tetap masih dipegang oleh
orang-orang yang dibesarkan Orde Baru, sehingga cara berpikir
mereka pun khas Orde Baru. Mereka bukan tipe orang yang
mengembangkan akalnya, tapi lebih mengandalkan ototnya,
sehingga sah-sah saja melarang meskipun tidak pernah membaca
isinya, karena mereka memang tidak pernah diajarkan untuk
membaca, tapi untuk berlari.

Padahal, kalau kita kembali mengacu pada bunyi Deklarasi
HAM, Pasal 27 ayat 2 secara tegas menyatakan: "Setiap orang
berhak atas perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan material
dan moral dari karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang ia
ciptakan."
Berhadapan dengan realitas politik semacam itu, pen-
didikan seakan tidak berkutik. Ia tetap berada di bawah hege-
moni politikus, yang mencoba ingin mempertahankan atau mere-