Page 322 - AR DPBM-2016--SMALL
P. 322

Ikhtisar Utama              Laporan Manajemen         Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

                       Key Financial Highlights       Management Report          Dana Pensiun Bank Mandiri Profile




              Kebijakan Anti Korupsi
              Anti Corruption Policy








              Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang   1999 Law no. 31 and 2001 Law No. 20 on Corruption Eradication
              No.  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana   states that the definition of corruption includes unlawful acts,
              Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup   enriching other persons/bodies that are detrimental to the
              perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan   state’s finances/economy (article 2); Misusing authority due to
              lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara   positions/office that could be detrimental to finances/office
              (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/  that could be detrimental to the state’s finances/economy
              kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang   (article 3);  Groups  of bribery offenses (articles 5,6,  and  11);
              dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal   Groups of embezzlement offenses related to position (chapters
              3); kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11); kelompok   8, 9, and 10); extortion offenses related to position (article 12);
              delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik   offenses related to chartering (article 7); and offenses related
              pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan   to gratification (articles 12B and 12C).
              dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal
              12B dan 12C).

              Sebagai  bagian  dari kelompok  usaha Bank Mandiri, DPBM   As part of the Bank Mandiri business group, DPBM emphasizes
              menekankan pentingnya anti korupsi sebagai upaya mendasar   the importance of anti-corruption as being fundamental when
              dari penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik.   applying its Good Corporate Governance principles. DPBM’s
              Kebijakan DPBM terhadap anti korupsi tertuang dalam   policy on anti-corruption is contained in the Code of Conduct
              Pedoman Perilaku dan Kode Etik seperti yang telah diuraikan   and Code of Ethics as described above. In addition, DPBM’s
              di atas. Di samping itu, Dewan Pengawas dan Pengurus DPBM   Supervisory Board and Management Board have an obligation
              memiliki kewajiban untuk mengikuti program Laporan Harta   to participate in the State Asset Management Program
              Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi   (LHKPN) from the Corruption Eradication Commission (KPK),
              Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterapkan Bank Mandiri   which has been implemented by Bank Mandiri as one of the
              sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mengelola   State Owned Enterprises that manages State Property (BMN).
              Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, seluruh Dewas,   In addition, all DPBM Boards, Managers, and Officers sign an
              Pengurus, dan Pegawai DPBM wajib menandatangani Pakta   Integrity Pact not to accept Gratification.
              Integritas untuk tidak melakukan/menerima Gratifikasi.

              Secara khusus, DPBM juga mengartikan penyimpangan internal   In particular, DPBM has also defined internal irregularities as a
              sebagai salah satu bentuk korupsi yang bertujuan memperkaya   form of corruption aimed at enriching themselves by violating
              diri dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan   existing rules and legislations. DPBM has implemented an
              yang ada. DPBM telah menerapkan mekanisme pengendalian   internal control mechanism as a mitigation effort to minimize
              internal sebagai upaya mitigasi untuk meminimalisir   internal deviations that may occur.
              penyimpangan internal yang dapat terjadi.









                “Dewan Pengawas dan Pengurus telah melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan
                 Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPn) sebagai bagian dari pemenuhan Tata
                            Kelola organisasi dan Korporasi yang sehat oleh Bank mandiri.”


                 “The Supervisory Board and Managing Board have reported their assets through the State Asset Management Program
                    (LHKPN) as part of the fulfillment of the healthy Corporate and Organizational Governance by Bank Mandiri.”









    322           Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327