Page 106 - Sejarah Peradaban Maritim_eBook

krisis tahun 1841, kebijakan pemerintah kolonial Riau yang terhubung dengan Minangkabau. Di
Hindia Belanda di Minangkabu semakin memukul tiap pos pengumpulan atau pangkalan didirikan

perdagangan kopi di Minangkabau. kebijakan pos penjagaan dan para pedagang diwajibkan
tersebut berlaku di bagian timur Minangkabau membayar bea cukai ekspor impor. 198
tengah di mana ini wilayah ini sekarang merupakan Van Den Bosch memiliki pandangan
bagian wilayah.
yang sama. Menurutnya, untuk mensukseskan
kebijakan pemerintah kolonial adalah perdagangan di Pantai Barat Sumatra, jalur
peningkatan efektifitas dalam upaya membatasi perdagangan di Pantai Timur Sumatera harus
bahkan cenderung memutus hubungan dagang ditutup. Dia berencana untuk membangun
Minangkabau dengan para pedagang di Pantai benteng-benteng di semua anak sungai Pantai
Timur Sumatra. Pemerintah Hindia Belanda ingin Timur Sumatera yang dapat dilayari, termasuk
mengarahkan hubungan dagang ke pelabuhan- Sungai Siak, kampar dan Inderagiri. Pendirian
pelabuhan Belanda di Pantai Barat Sumatra. benteng-benteng tersebut tidak bertujuan untuk
Sejak 1825, Residen de Stuers sudah memiliki memungut bea cukai tapi hanya untuk menutup
insiatif untuk memutus hubungan dagang jalur perdagangan di perairan sungai. Dua
199
dengan Singapura dan Penang yang dikontrol strategi yang diambil Van Den Bocsh tersebut
oleh Inggris. Cara yang ditempuh ialah dengan berpengaruh langsung terhadap aktifitas

menutup jalur perdagangan di perairan sungai perdagangan di perairan sungai di Riau.

Foto Perahu Rakit di Tepi Sungai Kampar tahun 1920
Sumber: koleksi kIT Arsip Nasional

105