Page 10 - e-modul bab 8 PAI

faktor budaya, (3) faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan (4)
penegakan hukum yang lemah.
a. Adanya Kesempatan dan Sistem yang Rapuh
Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi
adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem

yang kondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya
pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan
mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Hal ini bisa juga
terwujud dalam bentuk sistem penganggaran yang memang
mengharuskan seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya
uang pelicin agar anggaran kegiatan disetujui, atau diperlukannya
uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Budaya

Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap
seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerin-
tahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat
bergantung bagi keluarganya. Akibatnya dia diharuskan melakukan
perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
keluarganya tersebut, apalagi jika permintaan tersebut berasal dari
orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya, seperti orang tua. Selain
itu dalam budaya kita, seseorang akan dianggap bodoh bila dia
memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain

selain penghasilannya resminya. Akibatnya ia “dipaksa” untuk
melakukan korupsi.

c. Faktor Kebiasaan dan Kebersamaan
Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala
daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan
korupsi secara berjamaah. Nampaknya korupsi telah menjadi
kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya

terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Padahal
seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan
yang biasa tapi salah. Apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak
orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia seperti
korupsi.

d. Penegakan Hukum yang Lemah
Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah

kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi.
Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena

9