Page 74 - Pemikiran Agraria Bulaksumur Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo Masri Singaarimbun dan Mubyarto
P. 74

Membaca Ulang Sartono Kartodirdjo
                 kebunan dengan demikian merupakan bagian dari kegiatan
                 perekonomia modern, yang berasal dari dunia barat. Keha-
                 dirannya di negara-negara berkembang pada umumnya
                 berhubungan erat dengan proses kaptalisme, kolonialisme,
                 dan modernisme. 41
                 Secara cermat dan tajam keduanya mengatakan bahwa sis-
                 tem perkebunan memiliki peranan penting dalam proses
                 eksploitasi dan ekstraksi kolonial. Pendirian perkebunan
                 di negara-negara jajahan berkembang sering diikuti dengan
                 kecenderungan pengambil-alihan tanah-tanah milik pen-
                 duduk pribumi, dan perubahan basis ekologi pertanian sub-
                 sisten yang ada sebelumnya. Penggambaran semacam ini
                 masih cukup valid untuk melihat keberadaan perkebunan
                 di masa kini. Sistem perkebunan yang menggunakan tanah
                 melalui sewa (erfpacht) atau HGU pada tahun 1960-an mela-
                 lui UUPA akan diakhiri secara perlahan-lahan atau dikuasai
                 oleh pemerintah (nasionalisasi) dengan kepemilikan aset
                 di tangan rakyat. UUPA sendiri berupaya membatasi kebe-
                 radaan perkebunan melalui pemberian ijin HGU selama 25-
                 30 tahun untuk selanjutnya dinasionalisasi. 42


                 d) Sistem Ekonomi Dualistis
                 Menurut Sartono, ekonomi dualistis bukanlah kondisi
                 linearitas sejarah bahwa di satu sisi terdapat ekonomi
                 tradisional, subsisten, yang belum menapaki ke arah mod-
                 ern, sehingga diorientasikan ke arah itu. Atau juga bukan
                 ketika masih saling bertahannya kedua jenis ekonomi ter-



                   41  Ibid., hlm. 3
                   42  Lihat UUPA tahun 1960, pasal 29 dan 30

                                                                   55
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79