Page 99 - Pengembangan Teaching Factory di SMK Pertanian - M. Reski Sujono

Berdasarkan falsafah pendidikan kejuruan yang diuraikan tersebut di
atas, khususnya dari Charles Prosser dapat di asumsikan bahwa 16
butir falsafah tersebut juga sekaligus kriteria dasar yang sangat
esensial dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Maksudnya
adalah pendidikan kejuruan akan dikatakan dengan klasifikasi baik
apabila mampu memenuhi 16 kriteria falsafah pendidikan kejuruan
tersebut. Secara ringkas dari 16 butir falsafah pendidikan kejuruan
dapat diringkas ke dalam 16 butir kriteria ideal pendidikan kejuruan
yang harus dipenuhi, yaitu: 1) lingkungan belajar, 2) program dan
fasilitas, 3) praktek langsung, 4) Budaya kerja, 5) kualitas input, 6)
praktek yang berulangkali, 7) tenaga pendidik yang berpengalaman, 8
kemampuan minimal lulusan, 9) sesuai pasar kerja, 10) proporsi
praktek, 11) sumber data program dari pengalaman, 12) program
dasar kejuruan dan lanjutan, 13) kebutuhan tertentu dan waktu
tertentu, 14) hubungan dengan masyarakat, 15) administrasi fleksibel,
16) biaya pendidikan.
E. Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan
Daerah memiliki kewenangan menentukan kebijakan
pengembangan program pendidikan SMK yang sesuai dengan
konteks daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus melihat potensi
unggulan daerah dalam mendirikan SMK di Kabupaten. Sehingga
program pendidikan SMK dapat diarahkan untuk menghasilkan tenaga
kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang lebih produktif dan
mampu mendayagunakan potensi perekonomian daerah, mampu
memperbesar perputaran perekonomian, sehingga dalam jangka
panjang akan meningkatkan kemandirian daerah. Program pendidikan
SMK berorientasi pada upaya mempersiapkan peserta didik untuk
dapat bekerja pada bidang tertentu, karena itu pembukaan
programnya harus didasari oleh alasan yang sangat khusus
(justifikasi).
Justifikasi dibukanya satu program pendidikan SMK ditentukan
oleh adanya kebutuhan nyata yang dirasakan di lapangan berupa
tenaga kerja yang perlu dididik di SMK. Sekolah kejuruan sebenarnya
tidak layak ada jika di lapangan tidak dibutuhkan tenaga yang akan
dididik di sekolah tersebut. Oleh karena itu, untuk membuka SMK
harus memperhatikan kompetensi keahlian yang sesuai standar yang
ada dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Adapun kompetensi
keahlian SMK seperti pada Tabel 5.

91