Page 16 - E-Modul Perjuangan Integrasi Timor-Timur 1975-Rekonsiliasi

12

Jaya yang secara de Jure memang telah termasuk wilayah Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945
(Syahnakri, 2013).

a. Pembangunan Timor-Timur

Setelah Timor-Timur berhasil ber Integrasi dengan Indonesia dalam memperjuangkan perbaikan
nasibnya ditandai dengan terbentuknya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) pada tanggal 17
Desember 1975. Dalam pernyataan yang disebut "Proklamasi" dijelaskan bahwa Pemerintahan
Sementara ini didirikan atas dasar kebulatan tekad Timor-Timur untuk menjamin terselenggaranya
tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal rakyat
Timor-Timur dapat dipulihkan. Terpilih sebagai ketua dan wakil ketuanya yaitu Arnaldo Dos Reis
Araujo (Apodeti) dan Fransisco Xavier Lopes da Cruz (UDT) Badan ini sesuai dengan keinginan PBB
bersifat otonom. Di samping itu dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Timor-Timur yang para
anggotanya berjumlah 30 orang. Mereka terdiri dari para liurai dan tokoh masyarakat di seluruh Timor-
Timur. Terpilih sebagai ketuanya yaitu Guilherme Maria Goncalves. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR
Timor-Timur melakukan sidang paripurna pertama (Basri, 1993).

Pemerintah daerah Timor-Timur mulai menata pemerintahan dan merencanakan pembangunan
bagi rakyat. Tentu saja pembangunan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat yang sudah
dituangkan dalam rencana pembangunan lima tahun yang bertahap. Di samping itu peranserta rakyat
akan menentukan cepat atau lambatnya hasil pembangunan itu dapat dirasakan (Basri, 1993).
Di bidang pemerintahan daerah para putra daerah diberi tanggung jawab untuk jabatan Kepala
Daerah Tingkat I sampai kecamatan dan kelurahan. Sampai tahun 1987 terdapat 10.527 pegawai negen
yang bekerja pada berbagai instansi, di mana putra daerah diberi kemudahan persyaratan. Di samping
itu pemerintah daerah telah memberi kesempatan bagi aparaturnya dan para pelajar serta mahasiswa
untuk memperdalam pengetahuan di berbagai lembaga pendidikan di Timor-Timur maupun di luar
daeran ini (Basri, 1993).
Sampai tahun 1985/1986 setelah 10 tahun berintegrasi sejumlah 909 pelajar, mahasiswa dan
pegawai telah memperoleh beasiswa. 51 orang diantaranya telah lulus di perguruan tinggi. Di antara
909 orang itu, 140 pegawai negeri belajar di berbagai lembaga pendidikan di berbagai daerah di
Indonesia yang sekaligus juga bertujuan untuk memperkenalkan wawasan yang lebih luas tentang
Indonesia. Dalam tahun 1986/1987 diberikan pula tunjangan belajar untuk 40 orang pegawai yang
tengah mengikuti pendidikan di beberapa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di luar daerah
ini (Basri, 1993).

Untuk kelancaran pemerintahan, maka di semua tingkat pemerintah daerah dilengkapi dengan
dinas pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Begitupun pergantian pimpinan berjalan lancar
seperti pergantian Gubernur yang pada tahun 1982 terpilih Ir Mario Carascalao (Basri, 1993).
Sesuai dengan gerak pembangunan di pedesaan, desa-desa juga mendapat perhatian besar Pada
tahun 1984/1985 diadakan kembali penataan desa sehingga yang semula berjumlah 1717 desa menciut
menjadi 442 desa. Hal ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna dana dan
sarana yang tersedia dalam menuju desa swasembada (Basri, 1993).

Sejalan konsolidasi aparatur daerah, di propinsi Timor Timur juga dibentuk badan-badan
perwakilan rakyat. Dalam pemilihan umum, rakyat ikut langsung terlibat. Bila pada pemilu 1982 hanya
memilih wakil wakil rakyat untuk tingkat pusat dan propinsi, maka pada tahun 1987 juga dipilih wakil