Page 140 - SEJARAH SOSIAL DAERAH KOTA BENGKULU
P. 140
Sementara menunggu penggantinya, maka Pemerintah Keresi-
denan Bengkulu diserahkan kepada KNI daerah tanggal 22
Maret 1946 dan sekaligus melaksanakan reorganisasi secara
resmi tanggal 23 Maret 1946. Untuk penyelenggaraan peme-
rintah maka pimpinan harian KNI daerah secara kolektif yang
dipimpin M. Ali Chanafiah dibantu langsung oleh pejabat dan
kepala-kepala jawatan yang ada melaksanakan dengan peme-
rintahan. Manakala kepemimpinan ini baru berakhir dengan
kedatangan Prof.Mr.Dr. Hazairin, bekas residen pembantu
gubernur di Tapanuli menjadi residen Bengkulu yang baru
I
diangkat gubernur Sumatera tanggal 24 April 1946.
Dengan memulainya kegiatan pemerintah oleh residen
Hazairin maka keresidenan kembali ke fungsinya semula yakni
sebagai badan legislatif pendamping residen Bengkulu sebagai
pimpinan eksekutif pemerintah keresidenan. Dengan demikian
KNI daerah mulai pula mengurus organisasi KNI di daerah-
daerah dari tingkat kabupaten sampai ke marga-marga. yang
kemudian secara berangsur berobah menjadi dewan-dewan hasil
pemilihan umum. sesuai menurut tingkatnya. Struktur peme-
rintah saat itu masih berbentuk residen sebagai pimpinan dan
pertanggung jawab pemerintah tertinggi di daerah. Residen
Lampung membawahi Bupati Bengkulu Utara, Bengkulu-Seluma,
Manna-Kaur, Rejang Lebong. Setiap kabupaten terdiri atas
Pemerintah Kedemangan yang kemudian diintegrasikan menjadi
kewedanan, selanjutnya pemerintah kedemangan muda men-
jadi kecamatan dan terbawah adalah pemerintah marga. Susun-
an ini bertukar terus sampai kepada saat pemulihan kedaulatan
Republik Indonesia 20 Desember 1949. Sedangkan bagi daerah-
daerah khusus ; terutama dalam situasi pertempuran dan Agresi
Belanda IL para pemuka pemerintahannya langsung diangkat
sebagai Pemerintah pertempuran dengan tambahan predikat
bupatj gerilya. wedana perang, camat perang dan sebagainya.
131