Page 140 - SEJARAH SOSIAL DAERAH KOTA BENGKULU
P. 140

Sementara  menunggu  penggantinya,  maka  Pemerintah  Keresi-
           denan  Bengkulu  diserahkan  kepada  KNI  daerah  tanggal  22
           Maret  1946  dan  sekaligus  melaksanakan  reorganisasi  secara
           resmi  tanggal  23  Maret  1946.  Untuk  penyelenggaraan  peme-
           rintah  maka  pimpinan  harian  KNI  daerah secara kolektif yang
          dipimpin  M.  Ali  Chanafiah  dibantu  langsung  oleh  pejabat  dan
          kepala-kepala  jawatan  yang  ada  melaksanakan  dengan  peme-
           rintahan.  Manakala  kepemimpinan  ini  baru  berakhir  dengan
          kedatangan  Prof.Mr.Dr.  Hazairin,  bekas  residen  pembantu
          gubernur  di  Tapanuli  menjadi  residen  Bengkulu  yang  baru
                              I
           diangkat gubernur Sumatera tanggal  24 April  1946.
              Dengan  memulainya  kegiatan  pemerintah  oleh  residen
           Hazairin  maka  keresidenan  kembali ke  fungsinya  semula yakni
          sebagai  badan  legislatif  pendamping  residen  Bengkulu  sebagai
           pimpinan  eksekutif pemerintah  keresidenan.  Dengan  demikian
          KNI  daerah  mulai  pula  mengurus  organisasi  KNI  di  daerah-
           daerah  dari  tingkat  kabupaten  sampai  ke  marga-marga.  yang
          kemudian secara berangsur berobah menjadi  dewan-dewan  hasil
           pemilihan  umum.  sesuai  menurut  tingkatnya.  Struktur  peme-
           rintah  saat  itu  masih  berbentuk  residen  sebagai  pimpinan dan
           pertanggung  jawab  pemerintah  tertinggi  di  daerah.  Residen
           Lampung membawahi Bupati Bengkulu Utara, Bengkulu-Seluma,
          Manna-Kaur,  Rejang  Lebong.  Setiap  kabupaten  terdiri  atas
           Pemerintah Kedemangan yang kemudian diintegrasikan menjadi
           kewedanan,  selanjutnya  pemerintah  kedemangan  muda  men-
          jadi  kecamatan  dan terbawah adalah  pemerintah marga. Susun-
          an  ini  bertukar terus  sampai  kepada saat pemulihan kedaulatan
           Republik  Indonesia  20  Desember 1949.  Sedangkan bagi daerah-
          daerah  khusus ; terutama  dalam  situasi  pertempuran dan Agresi
          Belanda  IL  para  pemuka  pemerintahannya  langsung  diangkat
          sebagai  Pemerintah  pertempuran  dengan  tambahan  predikat
           bupatj  gerilya.  wedana  perang,  camat perang  dan  sebagainya.






                                                                   131
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145