Page 136 - SEJARAH SOSIAL DAERAH KOTA BENGKULU
P. 136

masyarakat  umum  di  depan  kantor  dan  ke  daerah-daerah.
         Hanya  disyangkan  pelaksanaan penandatanganan  p~rjanjian itu
         tak dapat dilaksanakan keesokan harinya karena Jepang merasa
         tidak  bertanggungjawab  kecuali  kepada tentara sekutu.  Apalagi
         pada  malam  itu  diketahui  kapal  sekutu  sudah  berlabuh  di
         perairan  Bengkulu.  Pemogokan  segera  dihentikan  dan  Peme-
         rintah  Republik  Indonesia  di  Keresidenan  Bengkulu  berhasil
         ditegakkan.  Kembali  KNI  keresidenan  didukung  oleh  KNI  di
         daerah  menunjukkan  kemampuan  dalam  bimbingan dan  mem-
         bina gerakan kemerdekaan secara teratur dan mantap.
            Tanggal  27  Oktober  1945  terjadilah  peristiwa  penurunan
         bendera. hinomaru  di depan rumah Syu Cokan  yang selanjutnya
         d!ganti  dnegan  bendera merah  putih.  Keesokan  harinya tanggal
         28  Oktober  1945,  ketua  KNI  M.  Ali  Chanafiah  beserta  wakil
         pemuda  Iskandar  berangkat  ke  Jawa  untuk  meninjau  dan
         sekaligus  menghadiri  Kongres  Pemuda  di  Yogyakarta.  Saat itu
         diadakan  selamatan  oleh  KNI  di  Gedung  Nasional  sebagai
         Tasyokkan akan keberhasilan pemogokan.

            Sementara itu, sesuai  dengan  maklumat Republik Indonesia
         No.  X/1945, tanggal  3  Nopember 1945, maka organjsasi politik
         dan  massa  mulai  pula  berdiri  di  daerah  Bengkulu.  Akibat dari
         berdirinya  organisasi  politik  dan  organisasi  massa ini  rakyat di
         desa  berkesempatan  pula mengeluarkan  pendapat  mereka yang
         selama  ini  terpendam.  Bagi  mereka  aliran  politik  mana  saja
         dapat  diterima  asal  dapat  memahami  tuntutan  hati  nurani
         mereka.  Rakyat  desa  sud ah  lama  memendamkan  rasa  tidak
         senang  atas  keadaan  yang  selama  ini  terpendam.  Hasil  panen
         pertanian  ataupun  pengaturan  desa  tidak  memenuhi  seperti
         yang diharapkan.  Sejak zaman penjajaan Belanda sampai Jepang
         mereka selalu  menderita akibat  tindakan sewenang-wenang dari
         para  pejabat  dan   kepala-kepala,  karena  sistem  penjajahan.
         Sebagai  alat  penjajah  para pejabat dan kepala-kepala melaksana-
         kan  apa  yang  diinginkan  penjajah  dan  pada  tindak  lanjutnya
         tidak jarang para pejabat dan kepala-kepala itu berbuat melebihi
         dari  apa  yang  ditetapkan.  Ketidakadilan ini  sudah terlalu lama

                                                                  127
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141