Page 133 - SEJARAH SOSIAL DAERAH KOTA BENGKULU
P. 133

Tengah Padang, dengan pegnaturan tentang makan dan perumah-
                  an  dilaksanakan  langsung oleh  Badan Wanita Indonesia. Sebagai
                 ketua  pelaksana ibu  Sofia  Rd.  Sabri,  Nuraini,  Susif ah  Darsah,
                  Lela  Utarna,  dan  para ibu  serta putri-putri lainnya.  Karena hal
                  tersebut  merupakan  peristiwa  untuk  mmperjelas wajah  kemer-
                  dekaan,  ditambah  pula  dengan  usaha  lain  sebagai  peningkatan
                 kegiatan yang harus  diterima segenap lapisan masyarakat, maka
                  tanggal  24  Oktober  1945  KNI keresidenan mengadakan sidang
                 lengkap  dengan  mengundang KNI  kota lain yang sempat diajak.
                  Sidang  langsung  dipimpin  oleh  ketuanya,  A.  Ali  Chanafiah,
                  didampingi  R.  Abdullah  sebagai  wakil  ketua  berjalan  ber-
                 semangat  dan  meningkat  pahas.  Semua  yang diputuskan  rapat
                 KNI  yang ini sudah menjadi  BPR disetujui  dengan  suara bulat.
                 Guna  peningkatan  usaha  menegakkan  kekuasaan  Republik
                  Indonesia  di  Bengkulu,  rapat  KNI  mendesak  residen  Bengkulu
                 agar  meminta  semua  kekuasaan  pemerintah  diambil  alih  dari
                 Jepang.  Bila  Jepang  masih  berkeras  diadakan  tindakan  pem-
                 boikatan  dan  pemogokan  untuk  menunjukkan  bahwa  penye-
                 lenggaraan  pemerintah  tidak  tergantung  kepada  penguasa
                  Jepang  tetapi  di  tangan  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang
                  didukung  oleh  rakyat.  Suatu  sikap  jantan  dari  KNI  untuk
                  mendorong  residen  berbuat  lebih  banyak  dan  berani,  di  mana
                  konsentrasi  kekuatan  sudah  berpadu  di  bawah  residen  sebagai
                  pimpinan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tertinggi  di  daerah.

                     Keesokan  harinya,  tanggal  25  Oktober  1945,  Residen  Ir.
                  Indra Caya dengan  didampingi oleh  R.  Abdullah  dari pimpinan
                  KNI  dan  Nawawi  Manaf  dari  PKR  mengadakan  perundingan
                  dengan  Tyokan  menyampaikan  ultimatum  sidang  KNI  tanggal
                  24  Oktober  1945.  Tyokan  lnumata  berpendirian bahwa peme-
                  rintah dan ten tang Jepang di Bengkulu hanya bertanggungjawab
                  kepada  pihak  sekutu  dan  sementara  pihak  sekutu  belum  tiba
                  maka  ia berusaha menjaga keamanannya sendiri. Dengan  demi-
                  kian  pemerintah  dan  balatentara  J epang  tidak  tunduk  pada
                  putusan KNI dan tidak perlu mendengar hasrat rakyat Bengkulu.
                  Perundingan  yang  penuh  ketegangan  ini  berjalan  tidak  lancar


                  124
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138