Page 121 - SEJARAH KEBUDAYAAAN MALUKU

Sistim yang hampir sama dengan ini pernah ada di
Kepulauan Kei sekitar abad ke XV. Di dalam Sejarah Daerah
Maluku, disebutkan bahwa sekitar permulaan abad XV muncul
sebuah kerajaan yang mencoba mempersatukan negri-negri
atau Ohoiratun-Ohoiratun di daerah itu yang kemudian disebut
kerajaan Ohoiwur di Pulau Kei Kecil. Di samping itu ada pula
dua bentuk perserikatan yang menggabungkan negri-negri atau
desa-desa di sana ke dalam dua kelompok sosial yaitu kelompok
Ursiu atau Siu-lvak dan kelompok Lorlim atau Lim-itel.
Kesatuan-kesatuan sosial yang dapat disebut juga sebagai
kesatuan politis dikepalai seorang Raja atau Rat atau
Orang Kaya atau Halaai. Di dalam kesatuan-kesatuan sosial
itu hidup berbagai norma. Norma yang merupakan faktor
pengikat kesatuan hidup masyarakat adalah norma-norma
adat. Norma-norma adat itu dapat menjamin hubungan antar
anggota masyarakat sehingga berjalan dengan baik dan
harmonis. Dari penelitian sosial yang telah dilakukan, diketahui
bahwa perserikatan atau persekutuan adat yang terdapat di
Kepulauan Kei terse but di atas terdiri atas dua kelompok, yaitu
Lorlim terdiri dari enam negri (enam orang raja) yakni : 1).
Raja Tuble, raja negeri Tual; 2). Jarbadan, raja negeri Tesoat;
3). lbes, raja negeri Nerong; 4). Ramaf, raja negeri Fer; 5).
Songli raja negri Rumat dan 6). Kirkes, yaitu raja negri Ibra.
Sementara Ursiu terdiri atas delapan raja dari delapan negri
(Raadschap), Yaitu: 1). Ar Nuhu, raja negeri Danar, 2). Sakmas,
raja negeri Wain; 3). Baldu, raja negeri Dulah; 4). Wahadat, raja
negeri Ohoitahait; 5). Katel, raja negeri Ohoinangan; 6). Eckel,
raja negeri Jamtil; 7). Borman Somlain, raja negri Watlaar; 8).
Benar, raja Ohoilimwaf. Struktur semacam ini muncul pula di
desa-desa (negri-negri) yang lebih kecil, yang kepala desanya
disebut orang kaya dan di bawah itu ada lagi bentuk serupa
yang disebut kepala soa. Dengan demikian susunan di atas
hampir sama dengan struktur pemerintahan adat di Maluku
Tengah yaitu Uli, seperti yang sudah dikemukakan dalam
bab II. (Lihat juga Sejarah Daerah Maluku : 1976/1977).

Selanjutnya diantara wilayah-wilayah kesatuan politik
tersebut ternyata terjalin hubungan kemasyarakatan dan

105