Page 21 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

8 Sudirman Sultan

pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan
Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk menteri.
Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput,
dan makanan ternak lainnya, serta serasah dari dalam hutan hanya
dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk secara khusus untuk
keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
4. Perlindungan terhadap Hasil Hutan
Untuk melindungi hak-hak negara yang berkenaan dengan hasil
hutan, harus diadakan pengukuran dan pengujian terhadap semua
hasil hutan. Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan
merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan negara
yang dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan sahnya hutan
dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan negara yang
dikenakan terhadapnya, sehingga dapat digunakan atau diangkut, hasil
hutan tersebut harus disertai dengan surat keterangan yang sah.

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hutan

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan
untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi
lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan
lestari (Pasal 46 UU No. 41/1999). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,
ada dua prinsip utama yang dikembangkan (Pasal 47 UU No. 41/1999), yaitu:
1. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,
daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Kedua prinsip tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
pengamanan kawasan. Hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan, antara lain:
1. Cepat, lugas, efektif, dan efisien;
2. Tegas, konsisten, konsekuen berdasarkan aturan yang berlaku;
3. Proporsional dan profesional;
4. Menerapkan prinsip HAM;
5. Praduga tak bersalah;
6. Pengamanan berasaskan konservasi;