Page 70 - sektorpublik

3. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelenggarakan suatu

pelayanan
4. Ada kemungkinan karyawan/ birokrat mengambil keputusan yang tidak

tepat
Kedua pendekatan di atas merupakan kontinum, artinya

pendekatan yang satu merupakan kebalikan atau mempunyai ciri-ciri yang

berlawanan dengan pendekatan yang lainnya. Dengan demikian kelebihan
pada pendekatan yang satu adalah merupakan kekurangan atau

kelemahan bagi pendekatan yang lainnya, demikian juga sebaliknya.

Kebijakan Manajemen SDM

Kebijakan manajemen SDM di pegawai negeri Indonesia diatur
dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok
kepegawaian. Kebijakan makronya dapat dilihat dalam pasal 12 dan pasal

13 yang dikutip seperti dibawah ini :

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas dalam Bab I, ayat 1,
butir 8, dituliskan bahwa fungsi manajemen pegawai negeri sipil mencakup

delapan hal, yaitu :
1. Perencanaan

2. Pengadaan
3. Pengembangan kualitas

4. Penempatan

5. Promosi
6. Penggajian

7. Kesejahteraan
8. Pemberhentian

66