Page 71 - sektorpublik

Evaluasi Kebijkan Manajemen SDM

Pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan antara lain
apabila manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan

mengedepankan kepentingan pengguna jasa, yaitu dengan menerapkan
pendekatan kontingensi dalam mengelola pegawai. Pegawai negeri

sebagai penyelenggara jasa pelayanan seharusnya dikelola dengan

menggunakan pendekatan ini. Akan tetapi apabila
dicermati review kebijakan manajemen SDM pegawai negeri, ternyata

manajemen SDM pegawai negeri masih belum berorientasi kepada
kepentingan pengguna jasa. Model manajemen SDM sebagaimana diatur

dalam UU No. 43 Tahun 1999 sangat kaku dan oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa model manajemen SDM pegawai negeri tidak
menggunakan pendekatan kontingensi dan tidak berorientasi kepada

kepentingan pengguna jasa.
Hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :

1. Secara makro dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen

PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini

berarti pegawai negeri lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan
Pemerintah daripada kepentingan masyarakat selaku pengguna jasa

pelayanan. Oleh karena itu, ada slogan bahwa pegawai negeri adalah
abdi negara.

2. Fungsi perencanaan dan pengadaan juga secara tegas dinyatakan

untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan, bukannya untuk kepentingan pelayanan terhadap

masyarakat. Janji atau sumpah yang harus diucapkan ketika
seseorang diangkat sebagai pegawai negeri juga sangat condong

67