Page 75 - sektorpublik
P. 75
yang diberikan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada
tidak digunakan secara produktif. Selain itu akuntabilitas, responsibiltas
dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih
rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya
kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang
diharapkan.
Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik. Menjadi rahasia
umum bahwa birokrasi pelayanan di Indonesia lekat dengan sistem dan
prosedur yang berbelit-belit, mahal dan sumber daya manusia yang
lamban dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang semakin
memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dari
masyarakat. Seiring dengan pelaksanaan sistem desentralisasi melalui
otonomi daerah, sudah banyak daerah-daerah yang mampu berinovasi,
membenahi budaya birokrasinya, serta menunjukan perubahan dan
perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lain sisi,
tidak sedikit pula, terjadi praktik penyimpangan kekuasaan, menampakan
wajah koruptif, manipulatif dan cenderung predatoris (Hadiz, 2010).
Fenomena ini memunculkan paradoks, yang dapat dilihat dari beberapa
daerah yang sebelumnya dinobatkan sebagai daerah reformis
atauchampion,seperti diantaranya Bupati Sragen, Jembrana dan Tanah
Datar yang diproses hukum dengan dakwaan melakukan korupsi (Djani,
2013).
Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun
berimplikasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan
tugasnya. Disamping itu sumber daya aparatur atau sumber daya manusia
yang memberikan pelayanan, kurang berkompeten dibidangnya.
Mentalitas dan niat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
71
