Page 72 - sektorpublik

kepada kepentingan Pemerintah dan bukannya kepentingan

pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa.
3. Fungsi pengembangan kualitas dan penempatan pegawai negeri

adalah merupakan fungsi yang paling berorientasi kepada kepentingan
Pemerintah. Dalam kurikulum dan materi pengembangan kualitas

sangat sedikit porsi pengembangan pelayanan. Dalam latihan pra

jabatan untuk calon PNS misalnya, materi yang diberikan lebih banyak
materi umum kewarganegaraan dan baris-berbaris. Bahkan dahulu

dalam latihan pra jabatan juga diajarkan cara penggunaan senjata api
atau menembak. Materi yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan sama sekali tidak diberikan. Sebagai pembanding, ada

salah satu perusahaan penyelenggara jasa layanan yang mewajibkan
calon pegawainya mengikuti pelatihan yang salah satu materi dalam

pelatihan tersebut adalah tersenyum.
4. Fungsi promosi penggajian dan kesejahteraan dilakukan secara baku

dan kaku sehingga tidak memungkinkan dilakukan pendekatan

kontingensi. Lebih dari itu kepentingan pengguna jasa juga tidak
dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Misalnya sistem penggajian tidak dilakukan berdasarkan prestasi tapi
dilakukan atas dasar ukuran baku yang kurang mencerminkan prestasi

kerja.
5. Fungsi pemberhentian, sama dengan fungsi yang lainnya dimana

perumusannya dilakukan secara kaku dan tidak memberi peluang

untuk dilakukannya pendekatan kontingensi serta tidak berorientasi
kepada kepentingan pengguna jasa pelayanan.

68