Page 76 - sektorpublik
P. 76
juga masih rendah. Perilaku aparatur yang arogan serta birokrasi yang
tambun, berkaitan dengan rendahnya kesadaran aparatur bahwa
kedaulatan berasal dari rakyat sedangkan birokrat hanya sebagai
pelaksana amanat yang diberikan oleh masyarakat. Fakta yang ada di
lapangan, aparatur bukan melayani namun dilayani.
Ketiga, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi, juga menjadi
penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga
lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan
nasional. Kondisi ini tidak dapat dihindari karena sistem pemerintahan
yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem kepartaian yang dianut oleh
Indonesia, sedikit banyak berdampak pada kinerja aparatur yang tidak
netral. Aparatur negara terkooptasi dan terintervensi oleh kepentingan
partai yang dinilai berjasa dalam mengusung namanya menjadi aparatur
negara. Tidak sedikit pengangkatan pejabat eselon I berbagai
kementerian/lembaga negara serta BUMN yang disesuaikan dengan nafas
politik menterinya (Bappenas, 2004). Pergolakan politik berkontribusi
terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Kedua hal ini, baik birokrasi
dan politik memang tidak dapat dipisahkan. Beberapa jabatan di birokrat
tidak dapat dipungkiri diduduki oleh orang-orang yang berangkat dari
partai, yang membawa kepentingan partainya masing-masing yang
diperoleh melalui pemilu. Pada akhirnya mengarahkan anggapan bahwa
masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek dalam pemilu untuk
memenangkan tujuan berpolitik beberapa pihak/kelompok, mengantarkan
elit pimpinan menjadi pimpinan negara dan pemerintah. Setelah terpilihnya
pihak-pihak tersebut, lantas kepentingan rakyat terlupakan dengan
kepentingan pribadi/kelompok. Kondisi ini menunjukan sangat lemahnya
akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik.
72
