Page 176 - ETPEM2016

pelayanan publik (etika otonom). Dalam hal pelayanan publik yang

diprivatisasikan, kewajiban untuk beretika otonom bukan hanya
pada diri pemerintah/negara saja melainkan juga pada diri pihak
swasta yang bersangkutan.
Pada tataran implementasi, teknis pelayanan harus selalu
diposisikan sebagai pelayanan kepada masyarakat (public service),
atau pelayanan terhadap manusia (civil service). Konsekuensinya,
negara dan swasta pengelola pelayanan publik harus menganut
etika otonom (berasal dari kesadaran dirinya), antara lain
penerapan sanksi terhadap dirinya (tanggungjawab) jika mereka
lalai memenuhi kewajibannya.

Norma etik pemerintahan manakah yang harus diaplikasikan
dalam tataran penetapan dan implementasi kebijakan pelayanan
publik? Jika dikaitkan dengan kriteria pelayanan publik yang
bermutu menurut berbagai aturan mengenai pelayanan umum,
maka norma etik pemerintahan dalam pelayanan publik yang
harus diaplikasikan, setidak-tidaknya berupa setia pada pekerjaan,
tulus hati, jujur, menepati janji, adil, malu melanggar
aturan/hukum, sabar, penuh kasih sayang, murah hati, suka

menolong, suka memelihara persaudaraan, hemat, rendah hati,
tidak hianat, tidak munafik, tekun, rajin, sopan, tidak mempersulit
orang lain, tenggang rasa, bertanggungjawab, tertib, cermat,
semangat, tidak menerima suap, menghormati hak asasi manusia,
dan disiplin.
Norma-norma etik pelayanan publik tersebut sedapat
mungkin dapat diaplikasikan oleh aparatur pemerintah yang
bekerja di bidang itu agar kualitas pelayanan publik semakin bagus.
Kondisi ideal yang diharapkan ialah norma-norma etik

160