Page 172 - ETPEM2016

Pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat

merupakan fenomena pemerintahan. Pelayanan dalam suatu
proses pemerintahan bermakna penyediaan kemudahan dan
kemanfaatan kepada masyarakat dalam upaya mencapai hidup
sejahtera dan bermartabat (Hamdi,2002:8). Dalam pelayanan ini
terjadi interaksi antara pihak pemerintah sebagai
penyedia/pemberi layanan dengan pihak masyarakat sebagai
pengguna layanan (Saefullah,1999:1). Menurut Taliziduhu Ndraha
(2003:76), fungsi pelayanan merupakan fungsi primer pemerintah,
fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif
dengan kondisi pihak yang diperintah. Semakin meningkat kondisi

yang diperintah dalam ekonomi, politik dan sosial, semakin
meningkat fungsi pelayanannya.
Pelayanan umum kadang-kadang diistilahkan juga dengan
‘pelayanan pemerintahan.’ Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:192),
konsep pelayanan pemerintahan menunjukkan pelayanan yang
berbeda dengan pelayanan yang bersifat privat. Pelayanan
pemerintahan meliputi pelayanan publik yang sifatnya “no choice”
(tak ada pilihan), tarifnya seterjangkau mungkin oleh seluruh

lapisan masyarakat terutama lapisan bawah, dan merupakan
kewenangan pemerintah, dan pelayanan civil yang sifatnya “no
price” (tak bertarif), biayanya tidak dibebankan (langsung) kepada
orang yang dilayani, dan merupakan kewajiban pemerintah. Oleh
sebab itu, pelayanan pemerintahan dalam hal ini adalah “money
consuming” (membuang/membelanjakan uang), sama sekali tidak
“money generating” (tidak mendatangkan laba dalam bentuk
uang).

156