Page 169 - ETPEM2016

Selain dari agama, perilaku mereka diwarnai pula oleh

budaya yang berkembang dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat di sekitarnya. Karena masyarakat Cianjur merupakan
bagian dari masyarakat Sunda, sebagian besar dari mereka
berkehidupan “nyunda” (berperilaku menurut budaya suku bangsa
Sunda). Pesan-pesan ketikan yang terdapat dalam berbagai unsur
kebudayaan seperti telah dibahas dalam bagian terdahulu, disadari
atau tidak mewarnai keetikannya.
Jika etika pemerintahan yang bersumber dari agama (Islam)
dan kebudayaaan (Sunda) diaplikasikan dengan pola peragaan,
etika pemerintahan yang bersumber dari perintah/petunjuk atasan

diaplikasikan dengan pola pelakonan. Hal ini dapat dipahami,
karena atasanlah terutama atasan langsung yang sehari-hari paling
dekat dengan bawahannya dalam melakukan pekerjaan
pemerintahan.
Dengan pola ini, bawahan meniru dan mengikuti aplikasi
etika dari atasannya walaupun terkadang tak dapat diterima
batinnya karena berbeda keyakinan dengan atasannya. Keadaan itu
dapat dimengerti karena atasan mempunyai wewenang yang dapat

‘menentukan nasib’ bawahannya. Hubungan kerja atasan-bawahan
di lingkungan birokrasi pemerintahan sangat kuat diwarnai sifat
strukturnya yang sarat dengan standarisasi perilaku (birokrasi
mesin) dan kinerja (birokrasi profesional). Atasan berwenang
mengarahkan dan menilai perilaku bawahannya. Misalnya, dengan
Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan diberikan wewenang untuk
menjatuhkan sanksi ringan, sedang, dan berat kepada bawahannya
yang melanggar disiplin. Penilaian dilakukan

153