Page 164 - ETPEM2016

dalam bingkai aturan formal yang membatasi dirinya untuk

menunjukkan kebebasan eksistensialnya. Karena itu, pola peragaan
perlu digabungkan dengan pola pelakonan yang merupakan
konsekuensi dari statusnya sebagai aparatur pemerintah.
Kedua, pola pelakonan (gambar 3). Pola ini terjadi melalui
proses penurutan, peniruan, penganutan dan penaatan suatu
skenario (tradisi, perintah) dari atas atau dari luar pelaku budaya
yang bersangkutan.

Gambar 3:
POLA PELAKONAN

Tradisi, perintah

Penurutan

Skenario
dari luar, Penaatan Penganutan Peniruan
dari atas

Sumber : Teori Budaya Organisasi (Ndraha, 2005:24)

Dalam pola pelakonan ini, aplikasi etika oleh aparatur

pemerintah dipengaruhi pihak luar dirinya, dalam hal ini berupa
karakteristik organisasi pemerintahan (struktur, kultur, proses,
kepemimpinan, wewenang, dan tanggungjawab). Penurutan,
peniruan, penganutan, dan penaatan terhadap norma etik lebih
banyak dilakukan aparatur pemerintah dari perilaku orang-orang

148