Page 166 - ETPEM2016

sehingga dalam waktu yang bersamaan, pola pelakonanpun

dilakukan.
Contoh pengunaan kedua pola aplikasi etika pemerintahan
oleh aparatur pemerintah terlihat dari hasil penelitian disertasi
yang telah penulis lakukan beberapa tahun yang lalu (2007).
Walaupun hasil penelitiannya memiliki keterbatasan
transferabilitas karena konsep baru yang diangkat masih
merupakan hasil penelitian secara kasuistis pada konteks
kehidupan masyarakat di suatu daerah yakni di kabupaten Cianjur,
namun dapat membantu pemahaman lebih dalam tentang pola
aplikasi etika pemerintahan dengan pola peragaan dan pelakonan.

Penulis memperoleh temuan bahwa etika pemerintahan
yang bersumber dari agama (Islam) dan kebudayaan (Sunda)
diaplikasikan oleh aparatur pemerintah (dalam hal ini petugas
pelayanan publik perizinan) dengan pola peragaan karena mereka
lebih akrab dengan sumber-sumber etika tersebut. Mereka telah
belajar dan beradaptasi dalam waktu yang cukup lama di
lingkungan sosial masyarakat Cianjur yang kulturnya Islami dan
kesundaan (nyunda). Mereka tidak begitu akrab dengan sumber-

sumber etika pemerintahan lainnya seperti ideologi negara,
konstitusi, ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Kode Etik KORPRI walaupun sering
diucapkan dalam apel pagi setiap hari Senin, tidak diketahui/
disadarinya sebagai sumber etika.
Agama, terutama Islam, sangat mewaranai kehidupan sosial
masyarakat Cianjur. Para ulama/kiayi/ustadz di pesantren-
pesantren, madrasah-madrasah, dan majelis-majelis pengajian
merupakan nara sumber pengetahuan agama. Nara sumber

150