Page 170 - ETPEM2016

oleh masing-masing atasan setiap tahun menurut tata cara yang

diatur dalam PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dikenal dengan DP 3) yang meliputi
aspek-aspek kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.
Dengan kondisi itu aplikasi etika pemerintahan dengan pola
pelakonan diwarnai fear factor (faktor takut). Bawahan merasa
takut kalau berbuat sesuatu yang menyebabkan atasannya tidak
senang sekalipun mungkin menurut pandangan normatif yang
diyakininya dapat dibenarkan. Selain itu, kultur hubungan patron-
klien juga mewarnai aplikasi etika pemerintahan dengan pola

pelakonan ini. Atasan patronnya, dan bawahan kliennya. Dengan
dilatar-belakangi hubungan khusus misalnya atasan yang
memberikan jasa baik kepada bawahannya dalam berbagai bentuk
seperti promosi dan peluang untuk memperoleh penghasilan lebih;
atasan diperlakukan sebagai patron yang begitu dipatuhinya oleh
bawahan sebagai kliennya. Kadang-kadang bawahan sebagai klien
‘terpaksa’ melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika
yang dianutnya karena atasan menghendakinya.

Sangat beruntung bagi bawahan yang memiliki atasan yang
berkesadaran etis tinggi sehingga perintah/petunjuknya sarat
dengan muatan etika. Sebaliknya, tidak beruntung bagi bawahan
yang atasannya mengabaikan etika sehingga bisa jadi
perintah/petunjuknya tidak etis. Karena itu, secara etis diwajibkan
kepada setiap atasan pada masing-masing struktur pemerintahan
untuk memberikan perintah/petunjuknya yang bernilai etik dan
diwajibkan pula kepada bawahannya untuk menaati perintah/
petunjuk tersebut. Sebaliknya diwajibkan secara etis kepada

154