Page 195 - ETPEM2016

penggajian, pembinaan, penilaian, dan penempatan aparatur

pemerintah dalam posisi-posisi tertentu. Selama ini standar
kompetensi aparatur pemerintah masih ditekankan pada
keperluan manajemen dan teknis berupa kompetensi manajerial
(kompetensi melakukan pekerjaan sebagai manajer), dan
kompetensi teknis (kompetensi melakukan pekerjaan operasional
tertentu). Kompetensi dalam keetikan perilaku hanya merupakan
bagian dari kompetensi-kompetensi tersebut.
Dari pandangan etika, kompetensi yang sepatutnya dimiliki
juga oleh aparatur pemerintah adalah apa yang dinamakan dengan
‘kompetensi etik’ (Inggris: ethical competency). Kompetensi etik

dapat dijadikan penambah dan penguat jenis-jenis kompetensi
lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan untuk membangun
pemerintahan yang etis (ethical governance), yaitu pemerintahan
yang diselenggarakan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi
nilai-nilai etik dan menaati norma-norma etik dalam membuat
kebijakan dan implementasinya.
Dari hasil pengamatan ditemukan fenomena keetikan
perilaku aparatur pemerintah yang berragam. Kesatu, ada aparatur

pemerintah yang secara mental bersikap negatif untuk berperilaku
etis. Mereka cenderung berbuat semaunya. Tidak begitu peduli
pada norma-norma etik yang sepatutnya ditaati. Norma tersebut
dianggapnya sebagai penghalang untuk mewujudkan
keinginannya. Nasehat tentang etika dari guru, tokoh agama,
teman, tetangga, atasan, bahkan dari orangtuanya sendiri
diabaikan. Kedua, ada aparatur pemerintah yang bersikap mental

179