Page 20 - ETPEM2016

wajar jika rakyat mengharapkan agar pemerintah bernilai positif

dan pemerintahpun mengharapkan nilai yang sama terhadap
rakyatnya. Sangat wajar apabila pemerintah terus menerus
berupaya agar bernilai dalam menjalankan fungsinya untuk
memajukan berbagai sendi kehidupan rakyat, seperti politik,
ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan agama, karena itulah
tugasnya. Sangat wajar pula apabila rakyatpun dapat berperilaku
yang bernilai terutama dalam mengurus hak-haknya dan
memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Jika hal itu
terwujud, barangkali itulah keadaan ideal yang mengindikasikan
hubungan yang serasi antara pemerintah dengan rakyatnya.

Walaupun sulit, keadaan itu dapat terwujud jika kedua belah pihak
bersama-sama mengusahakannya dengan sungguh-sungguh.
Paling tidak ada salah satu pihak yang menjadi penggeraknya,
dalam hal ini tentu menunjuk pada pihak pemerintah, karena
dalam hubungan pemerintahan di negara demokratis seperti
Indonesia, pemerintah merupakan pihak yang mengemban amanat
untuk membangun rakyatnya.
Dari pandangan etika sebagai ilmu, pembinaan etika oleh

pemerintah bagi aparaturnya bukanlah imperatif hipotesis
(kewajiban bersyarat) melainkan imperatif kategoris (kewajiban
tidak bersyarat), karena pada diri pemerintah ada kewajiban untuk
menunjukkan kinerja pemerintahan dalam menyejahterakan
rakyatnya melalui aparaturnya. Secara etis, pemerintah dituntut
untuk menunjukkan kinerja sampai tingkatan yang dapat diterima
oleh rakyatnya. Kinerja yang diharapkan bukan hanya mengenai
kesejahteraan masyarakat secara fisik saja tetapi juga nonfisik.

4