Page 21 - ETPEM2016

Hubungan keetikan antara negara yang diwakili pemerintah

dan manusia (warga negara) terutama nampak melalui
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan upaya-upaya
pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Ndraha, 2005:216). Hal ini
sejalan dengan maksud dibentuknya organisasi bagi dan oleh
manusia sebagaimana dikemukakan Davis dan Newstrom (1985:5),
“organization exist to serve people, rather than people existing to
serve organization.” Terjemahan bebasnya, organisasi ada untuk
melayani manusia ketimbang keberadaan manusia untuk melayani
organisasi. Berdasarkan pemikiran ini, organisasi apapun termasuk
negara ada atau diadakan oleh manusia adalah untuk lebih

melayani manusia dalam mewujudkan keinginan-keinginannya,
ketimbang keberadaan manusia melayani organisasi (negara)-nya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara etis semua
kekuasaan negara yang dijalankan oleh pemerintah pada dasarnya
adalah untuk melayani manusia yang menjadi penduduknya.
Maksudnya, kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakatnya harus diupayakan sebaik mungkin dalam
tujuannya, prosesnya, dan hasilnya.

Kinerja pemerintah berhubungan kuat dengan citranya.
Apabila kesejahteraan rakyat terus meningkat dalam segala
aspeknya terutama keamanan, ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan; maka citra pemerintahpun dapat positif dengan
sendirinya. Sebaliknya, jika kesejahteraan rakyatnya memburuk,
maka citra pemerintahpun negatif.
Pada gilirannya, citra pemerintah dapat berimplikasi pada
legitimasinya. Jika dalam percakapan sehari-hari pemerintah
menghadapi masalah krisis kepercayaan, maka itu berarti

5