Page 22 - ETPEM2016

pemerintah sedang mengalami krisis legitimasi. Dari pandangan

etika, krisis legitimasi lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat
kompetensi etik aparatur pemerintah pada umumnya dalam
membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik terutama
yang menyangkut fungsi pengaturan, pembangunan, dan
pelayanan publik. Karena itu, pembinaan kompetensi etik aparatur
pemerintah merupakan salah satu cara yang dinilai penting untuk
menghadirkan legitimasi pemerintahan secara wajar.
Legitimasi berasal dari bahasa Latin lex yang berarti hukum
dan padanannya adalah kewenangan atau keabsahan
(Kumorotomo, 1992:49). Legitimasi merupakan pengakuan dan

penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah,
membuat dan melaksanakan keputusan politik (Fatoni, 2006:2).
Legitimasi diperlukan agar kekuasaan mantap pada wewenang
yang dimilikinya (Suseno, 2003:38).
Dari pandangan etika, legitimasi yang dimaksud adalah
legitimasi etis pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan yang memiliki
legitimasi etis menurut Max Weber (dalam Saefullah, 2006:166),
yaitu:

1. Penyesuaian persoalan-persoalan kekuasaan secara etis,
dalam arti kata, berdasarkan nilai-nilai moral dalam
masyarakat.
2. Perilaku kekuasaan didasarkan pada landasan etika yang
dihubungkan dengan ajaran atau ideologi.
3. Setiap perbuatan dilakukan untuk umum dan tidak karena
kepentingan tertentu (vested interest).
Dari pandangan filsafat pemerintahan, legitimasi berkaitan
erat dengan hakikat pemerintahan. Menurut Taliziduhu Ndraha

6