Page 25 - ETPEM2016

proporsional dan didasari tanggungjawab dalam membangun

kesejahteraan bersama.
Praktik berpemerintahan yang baik menurut prinsip-prinsip
gg, sebenarnya dapat dikatakan baru merupakan aktualisasi dari
sebagian nilai-nilai etik. Pemerintahan yang baik dari sudut
pandang etika (ethical governance) lebih luas daripada itu, yaitu
pemerintahan yang diselenggarakan dengan cara-cara yang
menjunjung tinggi semua atau sebagian besar nilai-nilai etik dalam
membuat kebijakan dan implementasinya. Pemerintah yang baik
adalah pemerintah yang menunjukkan komitmen dan
kemampuannya dalam mengaplikasikan norma-norma etik

sebanyak, sesering, sekuat, dan sebagus mungkin.
Nilai-nilai etik dan norma-norma etik yang demikian
banyaknya, terdapat di dalam berbagai sumber. Semakin banyak
nilai etik yang dapat diaktualisasikan atau norma etik yang
diaplikasikan dalam pemerintahan, semakin tinggi nilai gg-nya.
Karena itu, upaya untuk membangun keetikan aparatur
pemerintah yang dilakukan melalui pembinaan kompetensi etiknya
merupakan upaya strategis dalam mewujudkan gg yang bernilai

tinggi.
Jika dalam konsep gg dikenal adanya 3 (tiga) pilar penentu
yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; maka ketiga pilar
tersebut perlu sama-sama konsisten dalam mengaplikasikan etika.
Jika hanya salah satu pihak saja yang konsisten sementara yang
lainnya lemah atau tidak sama sekali, dapat diduga praktik-praktik
berpemerintahan yang baik menurut konsep gg tersebut sulit
terwujud. Tidak sedikit peristiwa yang menunjukkan betapa
banyaknya godaan dari sebagian oknum dunia usaha dan

9