Page 71 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com
P. 71
Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat,
Merle Cochran.
Sunario (PNI) menganggap Ahmad Soebardjo melanggar
politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut, Ahmad
Soebadjo akhirnya mengundurkan diri.
3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi.
Adanya penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet yang
terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya.
Berbagai permasalahan yang muncul:
a) Krisis ekonomi karena merosotnya ekspor impor yang
semakin tidak terkendali.
b) Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme
yang mengancam keutuhan bangsa.
c) Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa
perselisihan internal dalam lingkungan TNI. Sumber
utama ketidakkompakan TNI.
Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi
peristiwa Tanjung Morawa. Pemerintah melalui Menteri
Dalam Negeri, Isqak Tjokrodisurjo menyetujui perusahaan
Deli Planters Vereeniging mengelola tanahnya kembali di
Tanjung Morawa. Tetapi atas hasutan PKI, banyak petani lokal
menduduki tanah-tanah tersebut.
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
Merupakan koalisi antara PNI dan NU, Masyumi memilih
menjadi oposisi.
Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo (PNI) dan
Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai perdana
menteri dan wakil perdana menteri.
Prestasi:
a) Mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA).
b) Membentuk panitia pemilu yang diketuai Hadikusumo.
Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali
berusaha meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan
devisa negara dengan cara membatalkan hasil Konferensi
Meja Bundar (KMB) berkaitan utang Indonesia kepada
Belanda.
5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program utama Pemberantasan korupsi yang mendapat
dukungan rakyat dan TNI.
Prestasi Berhasil menyelenggarakan pemilu
pertama tahun 1955.
Pemilu dilaksanakan 2 tahap: