Page 113 - Toponim sulawesi.indd

Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi 99

Banyaknya para pendatang membuat daseng di pesisir Bitung ini, lama

kelamaan menjadi suatu pemukiman dalam otoritas wilayah kekuasaan suku-
Tonsea Minahasa. Salah satu daya tarik banyaknya kaum pendatang ke lokasi

pesisir Bitung adalah banyaknya sumberdya kelautan yang dapat diperoleh
di sini, seperti ikan cakalang dan tuna. Dari, daseng kemudian berkembang
menjadi pemukiman nelayan yang semakin hari, Minggu, dan Bulan semakin

banyak yang datang. Interaksi pun terjadi, kawin-mawin antarsuku dan
terciptalah masyarakat nelayan, kampung nelayan yang multikultural.

Kampung nelayan ini, bukanlah kampung nelayan biasa, karena

banyaknya ikan, maka tanpa diundang, kapal-kapal ikan yang semakin
besar (sejenis pajeko) mulai merapat di lokasi Bitung ini. Sejak itu, lokasi

Bitung ini meningkat, yang tadinya disebut pelabuhan nelayan (PELNA),
sekarang dapat disebut sebagai pelabuhan rakyat (PELRA). Ikan-ikan pun
mulai terdistribusi ke berbagai tempat tidak hanya di wilayah Sulawesi

Utara, yakni Manado, Likupang, Belang, Sangihe dan Talaud, Bolaang-
Mongondow, Gorontalo bahkan sampai sebagian daerah Sulawesi Tengah,
Buol Toli-Toli. Ikan-ikan lainnya dipasarkan di pasar ikan Bitung. Awalnya

tidak ada pasar, namun karena banyaknya ikan, para nelayan hanya
membiarkannya di tempat pengumpulan yang sekarang disebut pasar ikan
tua, pasar tofor yang tak jauh dari pantai, akhirnya jual beli terjadi dan

terbentuklah pasar secara kilat (pasar pagi saja; kalau siang pasar semakin
sunyi, karena ikan-ikannya sudah terdistribusi ke banyak tempat).

Sampai terbentuknya pemukiman nelayan dan menjadi pelabuhan
rakyat, status hukum wilayah pesisir ini, masih dalam otoritas wilayah
hukum Tonsea. Walaupun Bitung adalah bagian dari walak Tonsea

(walak=distrik=kecamatan) namun kedudukan hukum satu dengan Kema.
Status dusun=jaga bagian dari negeri Madidir, ibu negerinya Airmadidi
(tahun 1877). Pada tanggal 1 Januari 1918 Bitung diakui oleh Pemerintah

Belanda sebagai suatu negeri (desa) yang pengesahannya baru pada tanggal