Page 139 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

139

bJ. Habibie mengucapkan sumpah di hadapan Presiden b.J. Habibie dan Kabinet
para anggota mPr setelah terpilih secara reformasi Pembangunan setelah
aklamasi menjadi Wapres masa bhakti 1998- pelantikan, mei 1998, di depan istana
2003 di gedung mPr ri (sumber: antara). negara (sumber: back tohir/setneg).

20 menteri negara pemimpin departemen, dan 12 menteri adanya kebebasan dan kemerdekaan. turunan dari dua
negara yang menangani tugas khusus. tuntutan ini adalah penghormatan hak asasi manusia dan
Kabinet tersebut mencerminkan semua unsur kekuatan demokrasi. tuntutan ini wajar. seiring dengan kemajuan
bangsa, meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai yang dibawa pembangunan, sistem pendidikan memang
Demokrasi indonesia, Golongan Karya, abri, unsur daerah, semakin baik dan sistem informasi semakin sempurna
kaum cendekia, dan lembaga swadaya masyarakat. sehingga kualitas sDm makin meningkat. meskipun
merangkul semua potensi politik dan sosial adalah langkah demikian perkembangan ini tidak disertai dengan proses
demokratis awal untuk menjawab tuntutan reformasi. keterbukaan dan demokratisasi, terutama dalam hal politik
Di saat yang sama, Habibie juga mengumumkan dan kepemimpinan nasional.
pemisahan bank indonesia (bi) dari pemerintahan dengan Dari pengalaman belajarnya di eropa, Habibie
tidak memasukkan Gubernur bi dalam kabinet barunya. mengetahui dinamika sejarah bahwa para pemula paling
ia beralasan bahwa dengan demikian bi menjadi lembaga banyak lahir dan berkembang menjadi unggul dan andal
independen yang dapat membuat kebijakan yang logis, tanpa dalam satu masyarakat yang bebas dari dogma, merdeka,
intervensi politik. selain itu, negara juga tidak diperbolehkan dan demokratis. Para pemula ini menjadi salah satu
meminjam dana ke bi, melainkan harus ke pasar modal. ini penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan daya
merupakan cara Habibie untuk menyehatkan nilai tukar saing suatu masyarakat.
rupiah guna menyelesaikan krisis moneter. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Habibie
Kebijakan Habibie lainnya adalah tetap memperbolehkan memutuskan untuk menyediakan ruang bagi setiap orang
mata uang rupiah bergerak sesuai dengan ekonomi pasar, untuk mengeluarkan pendapat dan berunjuk rasa tanpa
membebaskan semua tahanan politik, memberi kebebasan rasa takut. Pers juga diberi kebebasan mengeluarkan
pers, kebebasan berbicara, dan berdemonstrasi, serta pendapat dengan segala konsekuensinya. tahanan politik
berkunjung ke DPr/mPr untuk berkonsultasi tentang jadwal juga dibebaskan. menurut Habibie, kelak, tidak boleh terjadi
sidang istimewa mPr dan Pemilu. seseorang dipenjarakan karena bertentangan pendapat atau
Habibie juga memberi garansi kebebasan berpendapat rencana dengan sang presiden.
dan menguatkan legitimasi DPr/mPr. Pertimbangannya, Kuatnya pengaruh lembaga eksekutif dalam lembaga
dalam krisis politik 1998, salah satu tuntutan rakyat adalah yudikatif dengan keberadaan Keluarga besar Golkar membuat

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 139 8/21/14 1:16 PM