Page 144 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

144

Demo Kesatuan aksi mahasiswa muslim
indonesia (Kammi) di halaman FKui
salemba, Jakarta, tanggal 6 november
1998 (sumber: antara).

(DPKeK). sementara bidang Politik dan Keamanan di untuk menghindari kekacauan dan destabilisasi politik-
minggu keempat. ekonomi ketika proses reformasi sedang berlangsung,
menyikapi pemberantasan korupsi, kolusi, dan Habibie mengajukan otonomi daerah sebagai solusi
nepotisme (KKn) dalam birokrasi yang menjadi tuntutan penanganan aceh dan irian Jaya. secara umum, dasar
masyarakat, disusun uu no 28 tahun 1999 tentang pemikiran dari otonomi daerah adalah adanya kesenjangan
Penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKn serta antara pusat dan daerah, kesenjangan antargolongan
merevisi uu no 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana masyarakat, dan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Korupsi serta ditambah dengan diajukannya ruu tentang lebih dari 90% rakyat indonesia tinggal di daerah,
Pencucian uang dan ruu tentang Pengawasan dan sementara sebagian besar pimpinan, tokoh, teknokrat,
Pemeriksaan Keuangan negara. Habibie membentuk ahli teknologi, dan pakar nasional berkedudukan terpusat
lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara di Jakarta. Demikian pula dengan prasarana ekonomi,
negara (KPKPn) untuk mencegah praktik KKn. berkat uu pendidikan, iptek, dan media informasi, semua terpusat di
no 31 tahun 1999 itulah Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. tidak mengherankan jika Pendapatan asli Daerah
(KPK) yang didirikan oleh pemimpin penerus mendapat (PaD) DKi Jakarta menjadi yang tertinggi, sebab perputaran
dasar hukum. uang dan modal berkitar di daerah ini.
Kondisi tersebut kontras dengan daerah penghasil
OTONOmI DAERAH: UPAYA mENGATASI KESENJANGAN sumber daya alam, seperti riau, irian Jaya, dan Kalimantan
SOSIAL-EKONOmI yang justru penduduknya banyak hidup di bawah garis
Dalam pelaksanaan reformasi, terdapat tiga masalah kemiskinan. menurut Habibie, situasi itu yang membuat
nasional yang senantiasa membayangi stabilitas ekonomi pembagian porsi kue pembangunan tidak adil. singkatnya,
dan politik, yakni soal timor timur, aceh, dan irian Jaya. otonomi daerah merupakan usaha pemerataan hasil-hasil
Dewan Keamanan Pbb mempermasalahkan status timor pembangunan. sejumlah peraturan dicoba untuk diperbaiki
timur sebagai provinsi ke-27 indonesia. Di aceh, Gerakan agar dapat lebih memberdayakan pembangunan di daerah.
aceh merdeka (Gam) ingin melepaskan provinsi tersebut Juga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses
dari indonesia. Demikian pula di irian Jaya, di mana kelompok perubahan yang diusulkan para pemimpinnya. Habibie
separatis ingin melepaskan provinsi ini dari indonesia. menekankan bahwa otonomi daerah berbeda dengan sistem

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 144 8/21/14 1:16 PM