Page 143 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

143

Pembukaan sidang istimewa mPr, di layar monitor sebuah stasiun tV menyorot kearah juru bicara
gedung DPr/mPr, Jakarta, tanggal 10 F-abri letjen tni Hari sabarno saat membacakan tanggapan
november 1999 (sumber: antara). fraksi terhadap pidato Presiden, di gedung Grahasabha Paripurna
DPr/mPr, Jakarta,tanggal 4 maret 1998. F-abri menerima pidato
pertanggung jawaban Presiden soeharto yang dibacakan pada hari
pertama su (sumber: antara).

mengenai Garis-Garis besar Haluan negara (GbHn) yang berbeda dengan apa yang sempat dikhawatirkan
mengatur rencana Pembangunan lima tahun (repelita) sejumlah kalangan, Habibie tidak mengangkat wakil presiden
dan mengatur jadwal pemilu secepatnya. Dengan dalam si mPr ini. si mPr berfokus pada penyusunan
demikian, reformasi memiliki landasan hukum yang kuat ketetapan mPr sebagai dasar hukum reformasi. ada dua
dan bertahan lama. alasan mengapa Presiden Habibie tidak menunjuk wakil
sidang istimewa mPr kemudian terlaksana pada 10– presiden. Pertama, dalam proses transformasi dari sistem
13 november 1998, bersamaan dengan peringatan Hari tertutup ke sistem demokrasi yang terbuka Habibie merasa
Pahlawan. sebelumnya, munaslub Golkar telah digelar pada wakil presiden hanya akan membatasi perannya. Kedua, oleh
9–11 Juli 1998. munaslub tersebut menghasilkan empat poin karena semua dilakukan presiden sendiri, mau tidak mau ia
refomasi dalam tubuh Golkar yang kemudian berdampak pada harus menyelesaikan transformasi tersebut dalam waktu
pelaksanaan pemilu. Poin-poin reformasi tersebut adalah sesingkat-singkatnya.
pertama, seluruh pegawai negeri yang merangkap jabatan Habibie merasa transparansi birokrasi perlu diperbaiki,
struktural di Golkar, baik di DPP, DPD tingkat i, dan DPD terutama transparansi antaranggota kabinet dalam
tingkat ii, segera ditarik. Kebijakan ini sejalan dengan usaha menyelesaikan masalah politik, ekonomi, dan penegakan
untuk melepaskan birokrasi dari cengkeraman salah satu hukum yang saling berkaitan. untuk itu, Habibie menetapkan
kekuatan politik. Kedua, di tubuh Golkar tidak ada lagi Keluarga sidang kabinet rutin dilaksanakan seminggu sekali, tidak
besar Golkar yang terdiri dari jalur a (abri), jalur b (birokrasi), dibatasi waktu, dan dihadiri semua anggota kabinet. Dengan
dan jalur G (Golkar). Ketiga, Korps Pegawai republik indonesia demikian pula Presiden dapat proaktif mengambil kebijakan
(Korpri) tidak boleh memihak Golkar atau partai politik lain, yang tegas dan pragmatis berdasarkan laporan menteri
dan harus memerhatikan peningkatan kesejahteraan pegawai terkait, sehingga dapat mendahului perkembangan masalah.
negeri. Keempat, semua partai politik, termasuk partai Golkar, sebagai pemimpin dalam krisis, Habibie dengan sigap
harus menjadi lebih mandiri dan kredibel. memimpin semua sidang kabinet. Pengaturan jadwal
Dengan demikian, pada saat sidang istimewa mPr, Golkar sidang kabinet adalah bidang ekonomi di minggu pertama
telah menjadi partai politik dan KbG yang mengoordinasikan dan bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di
Fraksi abri, Fraksi utusan Daerah, dan Fraksi Golkar sudah minggu kedua. Di minggu ketiga, Presiden memimpin sidang
tidak berfungsi. Dewan Pemantapan Ketahanan ekonomi dan Keuangan

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 143 8/21/14 1:16 PM