Page 142 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

142

Kasum abri letjen tni sugiono (tengah) menyerahkan Panji-Panji beberapa anggota Polri berjabat tangan
Kepolisian ri kepada sekjen Dephankam Fachrul rozi (kanan) dengan rekan-rekannya dari korps marinir
disaksikan Kapolri Jendral Pol roesmanhadi (kiri) pada acara tni al, usai upacara pemisahan Polri dari
pemisahan Polri dari abri di Cilangkap, Jakarta tanggal 1 april abri di Cilangkap, Jakarta, tanggal 1 april
1999 (sumber: antara). 1999 (sumber: antara).

Program legitimasi nasional (Prolegnas) untuk menghadapi untuk menghindari kultus individu figur presiden. Institusi
percepatan pemilu, khususnya penyempurnaan, perubahan, presiden tidak boleh menjadi terlalu sakral dan berkuasa
dan pembuatan perangkat perundang-undangan: uu sebab kedaulatan ada pada rakyat.
tentang Pemilu, uu tentang Kepartaian, dan uu tentang Pada presiden-presiden sebelumnya, awal kepemimpinan
susunan dan Kedudukan mPr, DPr, dan DPrD. berjalan lancar dan transparan, sesuai konstitusi dan
Kedua, pihak pemerintah juga menyiapkan tim undang- undang-undang yang berlaku. namun, seiring berjalannya
undang tersebut, termasuk reformasi dalam bidang ekonomi waktu, terbentuk lingkaran kekuatan politik, kekuatan
dan hukum, sehingga antara tim dari pemerintah dan tim birokrasi, kekuatan keluarga, dan kekuatan kerabat di sekitar
dari dewan dapat saling mengisi, kemudian untuk dibahas kekuasaan. lingkaran tersebut menyebabkan distorsi dan
dan diwujudkan dalam undang-undang produk dewan yang manipulasi informasi sehingga kualitas kebijakan presiden
mengambil waktu diperkirakan enam bulan. menurun. Pembatasan ini berlaku pada jabatan eksekutif lain
Ketiga, untuk menentukan waktu penyelenggaraan dalam pemerintahan, dari gubernur hingga lurah. Habibie
pemilu, diperlukan sidang istimewa mPr dengan agenda juga menganggap bahwa tokoh yang menduduki jabatan
mencabut, mengubah, dan membuat ketetapan-ketetapan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.
mPr yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. sebagai ilmuwan pesawat terbang, Habibie tahu sekecil
Keempat, setelah mPr menetapkan waktu di seleng- apa pun kelalaian bisa mengakibatkan pesawat kolaps.
garakannya pemilu, diperlukan waktu untuk men- makanya dalam dunia penerbangan dikenal istilah, “beware
sosialisasikan persiapan pemilu, termasuk peserta, system, the crack”. oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan
dan pelaksanaannya, sesuai perangkat perundang-undangan Habibie sebisa mungkin memiliki landasan konstitusi. Dalam
yang baru yang diharapkan selesai tahun 1999. bernegara, konstitusi adalah holybook yang menjadi sandaran
Kelima, dengan demikian jadwal program percepatan kolektif untuk melangkah mengatur ketatanegaraan.
pemilu sesuai dengan penataan perangkat perundang- Dasar itulah yang melandasi Habibie mendesak mPr
undangan dan sesuai dengan konstitusi. untuk segera menggelar sidang istimewa (si). tujuan
Habibie juga mendorong amandemen konstitusi, ter- utamanya adalah mengubah ketetapan mPr sebelumnya
utama soal masa jabatan presiden dan wakil presiden yang perlu disesuaikan tanpa menunggu hingga lima tahun,
maksimal dua periode berturut-turut. menurut Habibie, ini yakni tahun 2003. Ketetapan yang hendak diubah adalah

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 142 8/21/14 1:16 PM