Page 146 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

146

“Tokoh-tokoh nasional dan daerah

kelak harus diberikan kesempatan,
untuk berprestasi dan lebih dikenal oleh

rakyat, sehingga pemilihan seorang

presiden dan wakil presiden secara
Presiden b.J. Habibie bersama menteri Kabinet
reformasi Pembangunan, melakukan konsultasi langsung dapat dilaksanakan …”
dengan Pimpinan DPr ri tanggal 3 Desember
1998 (sumber: antara).

“bisa saja terjadi bahwa pada suatu ketika presiden ri yang Pemilu 1999 bertujuan memilih langsung anggota mPr,
dipilih adalah para tokoh yang pernah sukses memimpin DPr, dan DPrD. menurut Habibie, kelak pemangku jabatan
daerah, misalnya gubernur dari salah satu provinsi. ini sudah eksekutif juga akan dipilih secara langsung. Dengan demikian,
terjadi di amerika serikat, seperti Presiden reagan, Presiden bobot legitimasinya meningkat. Habibie membandingkan
Clinton, Presiden bush, dan seperti di Jerman Kanselir Helmut situasi saat itu dengan kondisi indonesia di awal kemerdekaan.
Kohl dan Kanselir schoeder. mengapa tidak?” saat ini, tingkat melek aksara rakyat indonesia telah mencapai
85%, berbeda dengan awal kemerdekaan yang hanya 15%.
KEPARTAIAN DAN PEmILU 1999 seiring dengan kemelekan ini, rakyat indonesia menjadi
menurut Habibie, sistem sebelum reformasi yang semakin terdidik dan menyerap pelbagai informasi. Ditambah
mengistimewakan Golkar membuat susunan anggota DPr dengan iklim globalisasi, dengan demikian, pemilihan
dan mPr tidak memiliki legitimasi di mata rakyat, padahal langsung menjadi kebutuhan dalam demokrasi.
legitimasi atau kepercayaan rakyat dibutuhkan untuk saat si mPr berlangsung, beberapa anggota mPr
mengubah situasi krisis yang tidak terprediksi menjadi menyarankan agar presiden dan wakil presiden serta
terprediksi. atas alasan tersebut salah satu hal yang pertama DPD dipilih langsung dalam Pemilu 1999, namun,
dan utama dilakukan Habibie setelah dilantik adalah menurut pertimbangan Habibie, hal tersebut belum dapat
menyiapkan pemilu secepatnya. dilaksanakan secepatnya. Diperlukan kesabaran.
Pemilu sebelumnya baru saja dilaksanakan pada 1997. Habibie menyebut tokoh-tokoh yang harus diberi
sesuai dengan GbHn, seharusnya pemilu selanjutnya kesempatan dalam berpartisipasi aktif dalam panggung
dilaksanakan pada 2002. namun, indonesia adalah pemerintahan adalah mereka yang berasal dari “generasi
“pesawat” yang sedang mengalami “super stall” sehingga peralihan dan generasi penerus yang potensial”. bila
pemilu, sebagai langkah penyelamatan “pesawat”, tidak pemilihan langsung pejabat eksekutif dilakukan pada Pemilu
bisa menunggu selama itu. Dalam konsultasi dengan DPr/ 1999, Habibie khawatir tokoh-tokoh muda tersebut akan
mPr pada 25 mei 1998, DPr/mPr bersepakat dengan terdesak oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada di dalam
presiden untuk memajukan jadual pemilu. si mPr pada 10– sistem, sehingga pembaruan tidak sempurna.
13 november 1998 kemudian memutuskan bahwa pemilu untuk pemilihan DPD, Habibie berpendapat, kebiasaan
digelar pada 7 Juni 1999. penentuan utusan Daerah yang berpola “atas ke bawah”

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 146 8/21/14 1:16 PM