Page 151 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

151

nasabah bank yang mengalami likuidasi Karyawan bank yang dilikuidasi berunjuk
melakukan unjuk rasa menuntut dananya rasa menuntut pesangon kepada
kembali di Jakarta tanggal 16 maret 1999 pemerintah setelah di PHK, tanggal 10
(sumber: antara). mei 1999 (sumber: antara).

Dengan demikian, kepada bi diputuskan lima hal. dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan
Pertama, Gubernur bi tidak lagi menjadi anggota kabinet dan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku
tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Kedua, Gubernur bunga. untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari
bi harus mandiri dan profesional. Ketiga, akan disiapkan pelaksanaan tugas dan wewenang bi, dibuat cadangan yang
uu untuk bi, dengan amandemen uuD atau taP mPr jika diambil dari sebagian surplus bi.
diperlukan. Keempat, bi diharap segera mengambil tindakan Habibie menganalisis bahwa krisis perbankan 1997–1999
untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dengan di indonesia dapat digeneralisasi menjadi tiga fase. Fase
menjadikan bi lebih transparan. Kelima, jika pemerintah pertama antara Juli 1997 hingga akhir Januari 1998. Pada fase
membutuhkan dana untuk proyek apa pun, pinjaman ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meredakan
tersebut harus dicari di pasar modal. Pemerintah hanya dapat krisis, dengan menjamin bank umum dan mendirikan badan
berkonsultasi dengan bi. setelah memutuskan pemisahan Penyehatan Perbankan nasional (bPPn).
bi dan kabinet, Habibie memerintahkan Gubernur bank Fase kedua adalah ketika terjadi bank rush pada awal
indonesia syahril sabirin memanfaatkan kebijakan tersebut Februari 1998 hingga oktober 1998. Fase ketiga adalah
untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dan menjaga periode pemulihan perbankan, yakni sejak oktober 1998
suku bunga dan inflasi satu angka, yang berarti di bawah 10 %. hingga selesai. untuk segera memasuki fase ketiga, Habibie
tim yang terdiri dari pakar keuangan dan perbankan dan harus segera menuntaskan fase kedua secepat-cepatnya,
komisi yang bersangkutan menyusun uu baru untuk bi, yakni yakni dengan membentuk bPPn dengan tugas menyehatkan
uu 23 tahun 1999. uu yang disahkan pada 17 mei 1999 ini bank dan menyusun mekanisme program jaminan
mengatur bahwa bi dipimpin oleh tim pimpinan yang disebut pemerintah. Pada 14 Februari 1998 bi menyerahkan 54
Dewan Gubernur (DG). DG dipimpin oleh Gubernur bi yang bank untuk dimasukkan dalam program penyehatan bPPn.
merangkap anggota DG serta wakil gubernur bi yang juga Peserta program tersebut terdiri dari empat bank persero, 37
Deputi Gubernur senior merangkap anggota DG. bank umum swasta nasional, 2 bank campuran, dan 11 bank
Kemudian sistem pembayaran bi berdasarkan prinsip Pembangunan Daerah (bPD).
syariah. Peraturan bi mengikat semua badan dan orang, oleh bPPn, bank-bank tersebut dikategorikan menjadi
sementara peraturan DG hanya berlaku di lingkungan dua jenis, yakni bank yang dapat mengikuti program
internal bi. Kebijakan moneter bi ditujukan untuk mencapai penyehatan diambil alih pengelolaannya, disebut bank take-

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 151 8/21/14 1:16 PM