Page 153 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

153

Demo menuntut Komnas Ham melakukan Front aksi mahasiswa untuk reformasi dan
investigasi terhadap kekerasan yang dialami Demokrasi (FamreD) melaporkan insiden
buruh migran, tanggal 24 maret 1998 semanggi 13 november kepada Komnas Ham
(sumber: antara). tanggal 18 november 1998 (sumber: antara).

stasiun. maraknya penerbitan pers itu disebabkan karena penghapusan “kewajiban” bagi Pns untuk memilih Golkar,
pemerintah mencabut statuta kepada pelaku pers untuk pelaksanaan jajak pendapat di timor timur, program JPs,
meminta surat izin terbit (sit) kepada pemerintah. Prinsip dan pemberantasan KKn.
yang dipegang teguh Habibie adalah konsepsi bahwa Penghormatan Habibie pada Ham dalam konteks
kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pembangunan sDm adalah dengan mencari terobosan
pilar penting demokrasi. untuk memberi garansi pada agar keluarga miskin bisa menyekolahkan anak mereka.
kemerdekaan pers itu ia membuat undang-undang no Habibie berambisi agar Wajib belajar 9 tahun bisa tuntas.
40 tentang Pers yang memberi jaminan hukum terhadap untuk membuka peluang kerja, dibuka kesempatan bagi
wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk keluarga tertinggal untuk mengikuti latihan dan bekerja
kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari dalam kegiatan wirausaha. Pada mahasiswa kurang mampu,
satu. lahirnya undang-undang Pers itu kemudian dijadikan diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
tonggak kebebasan pers di indonesia. akan tetapi penegakan Ham terkendala oleh bervariasinya
untuk kemerdekaan berpendapat di muka umum, interpretasi atas Ham. menurut Habibie, interpretasi Ham
pemerintahan Habibie memberikan garansi dengan uu no 9 dan Kewajiban asasi manusia (Kam) sangat bergantung
tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat pada budaya dan kualitas hidup manusia, termasuk GnP
di muka umum. undang-undang ini mengatur dan menjamin per kapita. interpretasi atas kebebasan, demokrasi, Ham,
kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan dan Kam dalam pelaksanaan reformasi antara masyarakat
terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Kehadiran indonesia yang mayoritas islam dan GnP-nya hanya tiga
undang-undang ini mendorong tumbuhnya kekuatan- persen dari GnP per kapita masyarakat barat yang mayoritas
kekuatan sosial politik masyarakat lewat organisasi dan Kristen tentu saja berbeda.
pendirian beragam asosiasi di semua lini profesi. Pada 25 Juni 1998, pemerintahan Habibie meluncurkan
secara umum, reformasi yang dilakukan Habibie di ranah Program lima tahun aksi Program Hak-Hak asasi manusia
kebebasan pers dan menentukan orientasi sosial dan politik 1998–2003. Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tahun
bisa dibaca dalam satu ikatan yang padu: penghormatan 1969 tentang pembersihan semua bentuk diskriminasi sosial
pada hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia, dan Konvensi Pbb tahun 1987 tentang penyiksaan yang
misalnya kebijakan kebebasan mendirikan partai politik, kejam dan tidak manusiawi. Di aceh, untuk menyelesaikan

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 153 8/21/14 1:16 PM