Page 154 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

154

suasana pelaksanaan jajak Presiden Cnrt, Xanana Gusmao memasukkan
pendapat warga timor timur di kertas suara seusai melakukan pencoblosan
Dilli, tanggal 30 agustus 1999 dalam jajak pendapat, di Jakarta, tanggal 30
(sumber: antara). agustus 1999 (sumber: antara).

masalah-masalah pelanggaran Ham, pemerintah memben- yang dapat saya laksanakan untuk memenuhi keinginan
tuk Komisi independen Pengusutan tindak Kekerasan rakyat timtim?” uskup belo lalu membacakan dua helai
di aceh. Di kemudian hari, Habibie mengganti uu anti- kertas berisi catatan tentang timor timur. Habibie
subversi dan menyiapkan uu tentang Ham. untuk mengatakan sembilan puluh persen dari keinginan
pemuliaan kaum perempuan, pada oktober 1998, Habibie uskup belo akan dipenuhi. setelah pertemuan tersebut,
membentuk Komisi nasional Perlindungan Perempuan. Habibie menyimpulkan masalah timor timur harus segera
Demikianlah, bersandar pada taP mPr no. X/mPr/1998 diselesaikan sebelum presiden ke-4 terpilih. timor timur
tentang reformasi di bidang hukum, pemerintahan Habibie tidak boleh membebani reformasi.
yang pendek tak menghalanginya untuk melahirkan demikian Persoalan timor timur adalah satu di antara masalah
banyak produk perundang-undangan sebagai landasan nasional yang mengganggu Habibie. sejak berintegrasi
bersama sebagai bangsa untuk melangkah meniti masa dengan indonesia pada 17 Juli 1976, status provinsi ke-
depan. melahirkan 68 produk perundang-undangan untuk 27 ini telah dipersoalkan oleh Dewan Keamanan Pbb dan
waktu 16 bulan usia pemerintahan adalah sebuah prestasi. menyebut indonesia menganeksasi timor timur. sidang
rata-rata setiap bulan menghasilkan 4,2 produk undang- umum Pbb 19 november 1976 menyatakan menolak
undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif di aneksasi indonesia terhadap timor timur.
era sebelumnya yang hanya 4,07 undang-undang per tahun secara hukum, masuknya timor timur diikat lewat uu
atau 0,34 per bulan. no 7 tahun 1976, yang kemudian diperkuat dengan taP mPr
no Vi/mPr/1978 tanggal 22 maret 1978. ini merupakan hasil
mELEPAS BEBAN POLITIK KAWASAN, mEmBUKA JALAN permohonan gerakan aspirasi masyarakat timor timur yang
KEmERDEKAAN TImOR TImUR dicetuskan dalam Deklarasi balibo, 30 november 1975.
Ketika uskup Dili Carlos Filipe Ximenes belo ber- sejak bertahun-tahun sebelumnya, usulan penyelesaian
kunjung ke kantor kerja Presiden di bina Graha, 24 Juni lewat referendum sudah diusulkan pelbagai pihak dalam
1998. ia menyampaikan bahwa inilah pertama kalinya forum internasional, termasuk tokoh timor timur seperti
diterima Presiden ri. uskup belo datang ke Jakarta atas Xanana Gusmao, uskup belo, dan Jose ramos Horta. alasan
undangan Habibie untuk membicarakan masalah timor mendasarnya adalah karena setiap bangsa berhak menentukan
timur. Dalam pertemuan itu Habibie bertanya, “apa nasibnya sendiri, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 154 8/21/14 1:16 PM