Page 155 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Presiden b.J. Habibie berjabat tangan dengan
uskup bello seusai pertemuan khusus di istana
negara, tanggal 24 Juni 1998 membahas
masalah timor timur (sumber: antara).

155

“Langkah penyelesaian Timor Timur secara

komprehensif memungkinkan Indonesia
memasuki percaturan internasional yang

semakin kompetitif dengan kepala tegak

dan langkah yang pasti”

uuD 1945. Dalam perundingan tripartit, Pbb dan Portugal indonesia. Hasil jajak pendapat itu kemudian akan dibahas
turut mendesak indonesia untuk mengadakan referendum di oleh mPr untuk disetujui atau ditolak. sebagai tindak lanjut,
timor timur. united nations mission in east timor (unamet) dibentuk pada
sidang Kabinet bidang Politik dan Keamanan pada 27 11 Juni 1999. Habibie dan Sekjen PBB Kofi Annan bersepakat
Januari 1998, menyatakan bahwa jika tawaran otonomi untuk merahasiakan hasil jajak pendapat hingga 72 jam setelah
diperluas ditolak rakyat timor timur, maka mPr akan hasilnya diketahui.
mempertimbangkan kemungkinan melepaskan timor timur. Jajak pendapat diselenggarakan pada 30 agustus 1999.
Pilihan ini disebut “opsi kedua”. Hasilnya, 78,5% menolak otonomi luas dan 21,4% menerima.
beberapa hari setelah si mPr 1998, Habibie menerima surat Habibie menerima kabar hasil jajak pendapat lewat telepon
dari Perdana menteri australia John Howard yang mengusulkan dari Sekjen PBB Kofi Annan pada 4 September 1999. Sekjen
agar penyelesaian timor timur dilakukan seperti penyelesaian Pbb itu menyampaikan akan segera mengadakan konferensi
bekas koloni Prancis. Kaledonia baru dipersiapkan selama pers untuk mengumumkan hasil jajak pendapat timor timur.
lima sampai sepuluh tahun oleh negara penjajah Prancis untuk Habibie memandang tindakan sekjen Pbb tersebut
memperoleh kemerdekaannya melalui suatu referendum. melanggar kesepakatan. Kerusuhan sosial pun meledak di
saran ini diabaikan Habibie karena, menurutnya, timor timur timor timur. Pada tanggal 6 september 1999, mulai pukul
bukan koloni indonesia. Juga bukan referendum yang akan 00.000, timor timur diumumkan dalam Keadaan Darurat
dilakukan di timor timur, sebab presiden tidak berwenang militer. Dalam sidang umum mPr, 19 oktober 1999, hasil
untuk menentukan pelaksanaan referendum, melainkan mPr. jajak pendapat tersebut diterima. Hal tersebut diatur dalam
yang akan dilaksanakan di timor timur adalah jajak pendapat, taP mPr no V/mPr/1999 tentang Penentuan Pendapat di
yang pelaksanaannya tidak membutuhkan ketetapan mPr, timor timur. Dengan demikian timor timur resmi berpisah
tetapi mPr dapat menolak hasilnya. dari indonesia.
Dalam Perjanjian tripartit yang disahkan pada 5 mei 1999 tindakan Habibie melepas timor timur untuk merdeka
di new york, pihak indonesia, Pbb, dan Portugal sepakat untuk adalah tindakan yang beradab. Habibie tak ingin bangsa
menyelenggarakan jajak pendapat. Dengan jajak pendapat, indonesia terus dihantui masalah aneksasi sejarah
warga timor timur akan menentukan pilihan mereka, tetap sebagaimana dituduhkan masyarakat internasional.
bersatu dan menerima otonomi luas atau berpisah dari menyelesaikan soal timor timur dengan cara demokratis

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 155 8/21/14 1:16 PM