Page 147 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

147

Presiden b.J. Habibie memberikan ucapan selamat
kepada rudini selaku Ketua Komisi Pemilihan umum
(KPu) di istana merdeka, Jakarta, tanggal 11 maret
1999 (sumber: antara).

yang sudah berlangsung selama 32 tahun jika diubah Pemilu 1999 yang diselenggarakan pemerintahan
dalam sekejap, tidak ada garansi jika tidak menimbulkan transisi Habibie adalah tonggak penting demokrasi baru
kekacauan. di indonesia; sebagaimana eksperimentasi yang sama
sebenarnya, beberapa hari setelah Habibie dilantik, ia saat indonesia menyelenggarakan pemilu demokratis
bertemu dengan enam tokoh nasional, yaitu emil salim, tahun 1955. Pembatasan peserta pemilu di pemerintahan
rudini, adnan buyung nasution, nurcholish madjid, amien sebelumnya yang hanya terdiri dari dua partai dan Golongan
rais, dan John sapi’ie. mereka meminta agar pemilu Karya dihapuskan. melalui undang-undang no 2 1999
diselenggarakan sebelum september 1998. tentang Partai Politik yang ditetapkan pada masa Habibie
Habibie menolak permintaan ini dengan alasan ada bermunculan partai politik baru. Jumlah partai politik tidak
banyak perubahan dalam pemilu. Perubahan itu mencakup dibatasi. syarat partai peserta Pemilu hanyalah (1) mengakui
jumlah partai, kehidupan politik dalam suasana demokrasi, Pancasila dan uuD 1945, (2) tidak dinyatakan terlarang oleh
kebebasan keterbukaan, dan demokrasi. sementara tap mPr, dan (3) masyarakat sudah bisa mendirikan partai
perubahan itu hanya mungkin dilakukan dalam si mPr. Jika sejak Juni 1998. Pada Pemilu 1999, tercatat ada 48 partai
pemilu dilaksanakan sebelum si, hanya ada dua kemungkinan. peserta. selain itu, tni dan Pns dilarang memihak salah satu
Pemilu 1999 sama saja dengan pemilu sebelumnya. atau, kontestan pemilu.
jika ada perubahan, maka perubahan tersebut tidak Habibie mengatakan bahwa Pemilu 1999 harus berjalan
konstitusional. Di samping itu, dengan membayangkan secara luber (langsung-umum-bebas-rahasia), jurdil (jujur-
pemilu selanjutnya akan diikuti oleh banyak partai baru, adil), dan demokratis. untuk itu, dikeluarkan sejumlah
Habibie merasa tidak adil jika rakyat tidak diberikan waktu kebijakan. lembaga pengawasan masyarakat dan pemantau
untuk bersiap. bersiap dalam arti membentuk partai politik pemilu tidak lagi dilarang. Habibie juga mengundang pihak
baru dan memasyarakatkan aspirasi dan wawasan partai asing untuk mengawasi jalannya pemilu. Pencoblosan
tersebut. “lima tahun kemudian, pada tahun 2004, insya dilakukan di sekitar rumah tinggal, bukan di kantor. Hari
allah sudah dapat diadakan pemilihan Presiden, Wakil pelaksanaan pemilu dijadikan hari libur nasional. menteri
Presiden, para anggota DPD langsung, bupati dan wali kota tidak boleh berkampanye, kecuali saat sedang mengambil
langsung. semuanya baru, tokoh-tokoh baru, dan aliran- cuti. Pns dilarang terlibat aktif dalam partai politik; jika
aliran baru muncul,” ujar Habibie. demikian, ia harus mengundurkan diri. Pns juga bebas

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 147 8/21/14 1:16 PM