Page 145 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

145

Kunjungan Presiden b.J. Habibie beserta ibu Hasri setelah mengadakan dialog dengan masyarakat aceh
ainun Habibie ke aceh, diterima oleh Gubernur di masjid raya baiturrahman banda aceh, Presiden bJ.
aceh di pendopo gubernuran banda aceh, maret Habibie melaksanakan shalat berjamaah, maret 1999
1999 (sumber: arsip Keluarga Habibie). (sumber: arsip Keluarga Habibie).

federal. otonomi daerah adalah desentralisasi yang masih dan kapasitas (apakah tersedia sarana-prasarana dan sDm
berada dalam konteks negara Kesatuan republik indonesia. pendukungnya?).
Payung hukum otonomi daerah terletak dalam undang- Dengan otonomi tidak ada sistem daerah bertingkat.
undang tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Juga tidak ada lagi lembaga pemerintah pusat di kabupaten
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan dan kota. semua instansi menjadi otonom dengan titik
Pusat dan Daerah. Dalam penyusunan uu tersebut, Habibie berat otonomi di kabupaten/kota. Pergeseran dari pusat
mendengarkan analisis dari tim pakar di bidang administrasi ke kabupaten/kota berlatar pada tiga alasan. Pertama,
dan pemerintahan daerah yang dibentuk menteri Dalam untuk memudahkan pelayanan masyarakat. semua urusan
negeri. tim ini dipimpin oleh Prof. Dr. ryaas rasyid. dapat diselesaikan di kota kabupaten. birokrasi menjadi
Dengan disahkannya uu no. 22 tahun 1999 tentang lebih efektif dan efisien. Kedua, meletakkan titik berat
Pemerintahan Daerah, maka turut diatur di dalamnya otonomi di kabupaten/kota akan semakin mendekatkan
mengenai tugas dan wewenang DPrD beserta otonominya. pemerintah dengan rakyat. Ketiga, titik berat otonomi di
uu ini memberikan wewenang seluas-luasnya kepada kabupaten/kota akan menghilangkan micronationalism
daerah untuk menyelenggarakan semua kewenangan yang merupakan bibit disintegrasi negara.
pemerintahan, kecuali dalam lima hal, yakni bidang politik lebih khusus mengenai masalah aceh, DPr mengeluarkan
luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter, uu no. 44 tentang Keistimewaan Provinsi istimewa aceh.
sistem peradilan, dan kebijakan masalah keagamaan. Dengan uu ini aceh memperoleh keleluasaan yang luas
Penyelenggaraan otonomi daerah juga diatur dalam tap dalam mengatur kehidupan keagamaan, pendidikan, dan
mPr no. XV/mPr/1998. adat istiadat mereka sendiri. melalui otonomi daerah,
oleh karena pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah lebih
dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing seimbang. aceh dapat mengendalikan dan mengelola
daerah, maka pelaksanaannya bervariasi antardaerah. kehidupan politik serta sumber ekonominya secara mandiri.
besaran kewenangan daerah dipertimbangkan dengan otonomi daerah menjadi panduan bagi seorang pemimpin
memperhatikan asas kebutuhan (apakah sebuah untuk lebih memahami kehidupan dan permasalahan
kewenangan benar-benar dibutuhkan?), manfaat (seberapa rakyatnya. Pemimpin yang sukses di daerah bukan mustahil
bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah di daerah?), dapat menanjak naik sebagai pemimpin pusat. Kata Habibie,

b .j .habibie:1998-1999

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 145 8/21/14 1:16 PM