Page 141 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
P. 141
141
“Menjadi presiden, bukan segalanya
bagi saya, tetapi yang penting apa yang
terbaik bagi bangsa ini.”
Presiden b.J. Habibie memimpin rapat
kabinet bidang ekonomi, 23 Juni 1999
(sumber: antara).
Dengan kebijakan ini dimaksudkan agar birokrasi dapat ri (Kapolri) bertanggung jawab langsung kepada Presiden
sepenuhnya melaksanakan tugas pemerintahan dan dan anggaran Polri akan dimasukkan dalam anggaran
pelayanan rakyat. sebagai akibat kebijakan ini, terpaksa Departemen Dalam negeri.
akbar tanjung dan Hamzah Haz harus meninggalkan jabatan namun, untuk sementara waktu, kebijakan tersebut
menteri, karena mereka ketua partai Golkar dan PPP. belum dijalankan dengan pertimbangan menghindari
polemik baru. Habibie mengetahui, di saat suasana genting
JALAN mERITOKRASI DAN AmANDEmEN KONSTITUSI dengan hitungan waktu mundur, menciptakan polemik
22 mei 1998. Habibie dengan cepat akhirnya menyebutkan yang bisa berkepanjangan hanya mempercepat ke arah
satu per satu nama menteri yang menjadi anggota Kabinet kehancuran. namun yang pasti, Gubernur bi dan Jaksa agung
reformasi Pembangunan. Dalam susunan kabinet tersebut tidak disertakan dalam kabinet untuk menjaga independensi
mulanya Habibie bermaksud memisahkan jabatan menteri kedua lembaga tersebut.
Pertahanan dan Keamanan (menhankam) dengan Panglima salah satu misi terpenting pemerintahan Habibie
abri (Pangab). Pangab haruslah seorang jenderal dan posisi adalah membuka jalan peralihan demokratis dengan
ini diberikan bergiliran kepada semua angkatan: angkatan mempercepat pelaksanaan pemilu. bagi Habibie, pemilu
Darat, angkatan laut, dan angkatan udara. sementara adalah instrumen demokrasi yang membagi kekuatan
posisi menhankam bisa dijabat oleh tokoh sipil. potensial masyarakat untuk bersaing secara terbuka
oleh Habibie, angkatan bersenjata republik indonesia dan bukannya tersalurkan dengan cara destruktif. untuk
(abri) dipisahkan dari Kepolisian negara republik indonesia. itulah tugas Habibie adalah menyiapkan instrumen aturan
nama abri lalu diubah menjadi tentara nasional indonesia baru dan ia mengambil inisiatif mendatangi Gedung DPr/
(tni). Pemisahan ini disertai dengan pembedaan kerja mPr pada 25 mei 1998. misi Habibie adalah berkonsultasi
yang jelas. tni bertugas mengamankan dan memelihara dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi mengenai
kedaulatan negara dan mencegah terjadinya perang, jadwal sidang istimewa (si) mPr.
sementara polisi bertanggung jawab menegakkan hukum Dalam pertemuan konsultasi selama 90 menit tersebut,
dan memerangi kejahatan. semua bentuk pelanggaran dihasilkan lima kesepakatan. Pertama, keinginan pemerintah
terhadap uuD 1945, tap mPr, uu, Peraturan Pemerintah, mengenai agenda percepatan pemilu memiliki semangat
dan Peraturan Daerah ditangani polisi. Kepala Kepolisian yang sama dengan dewan dan dewan telah membentuk tim
b .j .habibie:1998-1999
Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 141 8/21/14 1:16 PM
