Page 517 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Selanjutnya dalam rapat ini telah dibentuk Pemerintahan Sipil
yang dipimpin oleh Residen B.W. Lapian. Sedang Staf Pemerintahan
terdiri dari D.A. Th. Gerungan (Keperintahan), Alex I.A. Ratulangi
(Keuangan), Dr. W.J Ratulangi (Perekonomian), dr.ch Singal (Kesehatan),
S.D. Wuisan (Kepolisian), E. Katoppo (P.P. & K), Hidayat (Kehakiman),
Wolter Saerang (Penerangan) dan Max Tumbel (Pelabuhan & Pelayaran).
Terhadap pejabat-pejabat lama yang nasionalis pada masa NICA
memimpin Dinas dan Jawatan, seperti R.C. Lasut, P.M. Tangkilisan, No
Ticoalu, Fr. Walandouw, tetap dipertahankan. Di kalangan kepolisian
diadakan reorganisasi di bawah pimpinan inspektur-inspektur Polisi
Sorongan, Warikki dan lain-lain, dengan menempatkan anggota-
anggota polisi yang nasionalis pada pos-pos penting di Sulawesi Utara.

Akhirnya dalam rapat ini dapat disetujui bahwa kekuasaan untuk
memelihara keamanan dan ketertiban, di samping polisi dan
pamongpraja, diberikan kepada Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) yang
berpusat di Tondano (Patang, 1975). Surat keputusan ini dikeluarkan
dan ditanda-tangani oleh komandan TRISU, Letkol Ch.Ch Taulu
tertanggal 16 Februari 1946. Kepada PPI komandan TRISU menjanjikan
pemberian senjata, setelah pemuda-pemuda mendapat latihan militer
secukupnya dari pada instrukturnya. Markas besar PPI yang ditetapkan
di Tondano disusun pula dalam bentuk komando dan pimpinan oleh
seorang Hulubalang-besar, yakni E.D. Johannes, Penasehat BPNI/PIM.
Kepala stafnya ialah Wim Pangalila.

Kotapraja Manado dalam kedudukannya sebagai gernisun
diberikan juga status markas-besar dengan suatu wewenang yang
otonom-taktis. Hulubalang ialah John Rahasia dan Wakilnya Mat Canon.
Selanjutnya di tiap-tiap sektor di daerah Minahasa dibentuk Komando
P.P.I yang lengkap dibawah pimpinan hulubalang, wakil Hulubalang
dan kepala staf, dan seterusnya. Markas besar PPI di Tondano dibagi
menurut asistensi atau urusan yang masing-masing.
Pimpinan pemeritahan sipil membahas isu-isu politik, mengurus
administrasi dan organisasi pemerintah serta mengeluarkan keputusan-
keputusan yang bertalian dengan itu. Dalam bidang keuangan, ekonomi
dan sosial diusahakan supaya pembayaran gaji dan pensiun berjalan
lancar, sekalipun NICA tidak meningggalkan persediaan uang yang
cukup dalam kas Negara. Hal ini terlihat dalam serah-terima keuangan
dari pemegangkas NICA Letn. Murk C. De Jong kepada A.I.A. Ratulangi,
yang hanya berkisar 6 juta gulden. Ini berarti, bahwa kekuatan

505